Netanyahu: Israel Siap Bermurah Hati, Bila Palestina Lepaskan Hak Pulang dan Tak Miliki Militer

Perdana Menteri Israel, Binyamin Netanyahu tiba di ruang Kongres AS, sesaat sebelum berpidato, Selasa (24/5)

WASHINGTON - Perdana Menteri Israel, Binyamin Netanyahu, di depan Kongres AS, telah menekankan hubungan dekat antara negaranya dan AS serta menggarisbawahi harapannya mengenai perdamaian di Timur Tengah.

Dalam pidatonya, Selasa (24/5) lalu pemimpin Israel menekankan posisi negaranya sebagai 'teman demokrasi Amerika' di kawasan itu, namun mengesampingkan gerakan mengenai isu-isu yang penting bagi Palestina.

"Israel bukanlah mengenai apa yang salah dengan Timur Tengah," ujar Netanyahu kepada anggota perumus undang-undang di AS tersebut. "Israel adalah apa yang benar dengan Timur Tengah."

Ia menekankan masalah utama dalam proses perdamaian dia Timur Tengah adalah penolakan Palestina untuk menerima Israel. "Palestina tidak ingin menerima negara Palestina jika itu berarti menerima negara Yahudi bersamaan di sana," ujar Netanyahu.

Isi pidato itu telah diantisipasi karena sebelumnya dalam sambutan di depan Komite Urusan Publik Amerika Israel (AIPAC), lembaga pelobi terkuat di AS, ia telah bersumpah menggunakan isu itu untuk berbicara tentang 'kebenaran tanpa polesan' mengenai apa yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina.

Netanyahu dan pelobi Israel-AS sempat bergemeretak setelah sebelumnya Presiden Barack Obama memberi dukungan untuk negara Palestina bersama Israel berdasar perjanjian sebelum 1967.

Konsensi menyakitkan

Netanyahu berkata kepada Kongres bahwa Israel siap untuk membuat 'konsensi menyakitkan' dan akan 'mengambil sikap dermawan' mengenai ukuran negara Palestina masa depan. Namun garis batas masa depan itu harus disepakati di awal.

Ia juga mengatakan masalah pengungsi Palestina harus diselesaikan di luar perbatasan Israel dan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kota tunggal, milik Israel Sepenuhnya. Pernyataan itu ditegaskan Netanyahu menanggapi keinginan Palestina untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Anggota komite eksekutif Organisasi Pembabasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyatakan pidato Netanyahu itu justru mengindikasikan ketidakinginan pemimpin Israel itu untuk berdamai dengan Palestina.

"Kami tidak mendengar kata-kata baru dalam pidato Netanyahu di depan Kongres AS malam ini. Ia memilih untuk mendikte, tidak untuk bernegosiasi," ujarnya.

"Ia tidak sedang melakukan perdamaian dengan Kongres. Tapi di akhir, semua yang ia ucapkan malam ini telah membuktikan bahwa kami tidak memiliki partner perbincangan damai dengan Israel."

Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyeru Fatah, partai Abbas, untuk membatalkan perjanjian dengan Hamas, serta menyebut grup yang menguasai Jalur Gaza itu sebagai Alqaidah versi Palestina.

Erekat juga mengkritik tuntutan Netanyahu agar Fatah mengacuhkan upaya rekonsiliasi dengan Hamas. Padahal, menurut Erekat, rekonsiliasi itu adalah prioritas utama rakyat Palestina.

"Rekonsilisiasi dengan Hamas adalah prioritas nomor satu kami, dan siapa pun yang menginginkan solusi dua negara, menginginkan perdamaian, harus tahu bahwa kami harus melewati rekonsiliasi tersebut," ujarnya.

Tuntutan Netanyahu akan dilihat oleh rakyat Palestina sebagai permintaan yang terlalu banyak. "Ia ngin negosiasi, namun sejauh yang dipikirkan pemimpin Palestina, tidak ada yang bisa dinegosiasikan,"ujarnya.

Seperti yang diucapkan sebelumnya dalam pidato di depan Kongres AS, Benyamin menegaskan Israel tidak ingin menarik garis batas ke perjanjian 1967, Ia ingin mempertahankan permukiman utama yang kini telah dibangun, meski itu berada di tanah Palestina yang berarti mengurangi luas wilayah Palestina.

Netanyahu juga menginginkan rakyat Palestina, terutama mereka di pengungsian, untuk melepaskan hak kembali pulang ke tanah Palestina. Tuntutan itu tak lepas dari kecemasan Israel bila seluruh pengungsi kembali ke tanah air, maka akan ada perubahan demografi penduduk Yahudi dengan warga Muslim Palestina.

Tak ketinggalan, Netanyahu juga menekankan Israel akan berdiri sebagai negara dengan kekuatan militer, namun Palestina diminta tak membentuk negara tanpa kekuatan militer dan terakhir, ia menghendaki Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Dalam pidatonya Netanyahu juga mengambil kesempatan untuk memicu lagi topik kecemasan Israel terhadap Iran yang ditudingnya mengembangkan senjata nuklir. Ia juga menegaskan bahwa para pemimpin Iran harus dilarang dari semua forum-forum internasional di planet bumi.

Israel terlihat begitu menikmati dukungan kuat bipartisan, Demokrat dan Republik, dalam Kongres. Beberapa pemimpin Israel bahkan memberi penghormatan berdiri, meski ada satu orang yang mengejek Netanyahu dalam satu kesempatan. Dengan ringan, Netanyahu menanggapi, protes semacam itu hanyalah indikasi 'demokrasi sesungguhnya'.


sumber : republika

Netanyahu : Armada Bantuan Tujuan Gaza Adalah Provokasi

Perdana Menteri Israel, Netanyahu (istimewa)

Berita Terkait

• Israel Uji Coba Sistem Rudal Baru
• RS Indonesia di Gaza Siap Dibangun
• PBB Diminta Berlakukan Zona Larangan Terbang di Gaza
• Jordania Kutuk Serangan Israel di Gaza
• Palestina Desak Liga Arab Redakan Situasi Gaza

Yerusalem (ANTARA News) - Armada kapal bantuan yang akan berusaha menerobos blokade Gaza "harus dihentikan", kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada sekelompok utusan Eropa, Senin.

Dalam pernyataan pada acara makan siang bersama para ketua misi Uni Eropa di Yerusalem, Netanyahu mengatakan, penghentian armada kapal tujuan Gaza merupakan "kepentingan bersama" bagi Israel dan Eropa.

"Kami mengetahui ada upaya provokasi pada Mei, mungkin awal Juni, bagi armada kapal lain, bukan armada perdamaian namun provokasi, sebuah provokasi yang disengaja dalam upaya menyulut wilayah Timur Tengah ini," kata Netanyahu, seperti dilaporkan AFP.

"Saya rasa merupakan kepentingan bersama anda dan kami, dan saya rasa sesuatu yang harus... anda sampaikan kepada pemerintah anda, bahwa armada kapal ini harus dihentikan," lanjut pemimpin Israel tersebut.

Para aktivis dari 25 negara berencana berlayar dengan 15 kapal ke Gaza pada Mei untuk menandai peringatan tahun pertama penyerbuan terhadap armada kapal bantuan tujuan Gaza oleh pasukan komando Israel.

Sebelumnya bulan ini, Netanyahu mendesak Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon menghentikan kapal-kapal yang berusaha menerobos blokade Gaza.

Ia mengatakan, penyelenggara armada kapal itu mencakup unsur-unsur muslim garis keras yang bertujuan menciptakan provokasi dan menimbulkan kekacauan besar.

Israel memblokade Jalur Gaza pada Juni 2006 setelah gerilyawan menangkap Gilad Shalit dalam serangan lintas-batas mematikan dari wilayah itu, dan hingga kini prajurit Israel itu masih ditahan di wilayah tersebut.

Israel menjadi sorotan dunia setelah serangan mematikan terhadap armada kapal bantuan tujuan Gaza pada Mei 2010.

Laporan yang dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 22 September menyebutkan, ada "bukti jelas untuk mendukung penuntutan" terhadap Israel karena pembunuhan dan penyiksaan yang disengaja dalam serangan Mei yang menewaskan sembilan aktivis Turki itu.

Israel menolak laporan itu dengan menyebutnya sebagai bias dan mendukung satu pihak dan menekankan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum internasional.

Pasukan komando Israel menyerbu kapal-kapal dalam armada bantuan yang menuju Jalur Gaza pada 31 Mei 2010. Sembilan aktivis Turki pro-Palestina tewas dalam serangan di kapal Turki, Mavi Marmara, yang memimpin armada kapal bantuan itu menuju Gaza.

Israel berkilah bahwa penumpang-penumpang kapal itu menyerang pasukan, namun penyelenggara armada kapal itu menyatakan bahwa pasukan Israel mulai melepaskan tembakan begitu mereka mendarat.

Hubungan Israel-Turki terperosok ke tingkat terendah sejak kedua negara itu mencapai kemitraan strategis pada 1990-an akibat insiden tersebut.

Turki memanggil duta besarnya dari Tel Aviv dan membatalkan tiga rencana latihan militer setelah penyerbuan itu. Turki juga dua kali menolak permohonan pesawat militer Israel menggunakan wilayah udaranya.

Setelah serangan itu, Mesir, yang mencapai perdamaian dengan Israel pada 1979, membuka perbatasan Rafah-nya untuk mengizinkan konvoi bantuan memasuki wilayah Gaza -- kalangan luas melihatnya sebagai upaya untuk menangkal kecaman-kecaman atas peranan Mesir dalam blokade itu.

Kairo, yang berkoordinasi dengan Israel, hanya mengizinkan penyeberangan terbatas di perbatasannya sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007.

Di bawah tekanan-tekanan yang meningkat, Israel kemudian meluncurkan penyelidikan bersama dua pengamat internasional atas serangan itu. Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mendorong penyelidikan terpisah PBB dengan keikutsertaan Israel dan Turki.

Israel juga mengendurkan blokade terhadap Gaza dengan mengizinkan sebagian besar barang sipil masuk ke wilayah pesisir tersebut.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa hampir tiga tahun lalu.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.
(M014/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

PM Netanyahu Klaim 'Wilayah Israel' Berdasarkan Taurat

"Kami telah ada disini sejak 4.000 tahun yang lalu," ujar PM Israel, Benjamin Netanyahu,

Barack Obama, Benjamin Netanyahu dan Mahmoud Abbas (AP Photo/Charles Dharapak, File)

BERITA TERKAIT

• PM Netanyahu: Israel Paling Demokratis
• Israel Lagi-lagi Gempur Jalur Gaza
• Riset: Jumlah Muslim RI Akan Digeser Pakistan
• Riset: Muslim di Israel Bertambah 23,2 Persen
• Serbu Mavi Marmara, Israel Divonis Tak Salah

VIVAnews - 'Israel' berhak mendirikan pemukiman di wilayah Palestina, karena sebenarnya itu adalah wilayah 'Israel'. Wilayah ini telah dimiliki oleh 'Israel' sejak ribuan tahun yang lalu.

Ini adalah satu lagi jawaban dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada sebuah wawancara yang ditampilkan di laman World View Project, sebuah proyek ambisius milik Youtube, Jumat, 1 Maret 2011.

Pertanyaan tersebut datang dari seseorang di Tel Aviv, yang menanyakan apakah pembangunan pemukiman di wilayah Palestina akan membawa perdamaian antara Palestina dan 'Israel'.

Tapi Netanyahu menegaskan bahwa pembangunan dibangun diatas lahan sengketa kedua negara. Palestina dikatakannya telah mengklaim wilayah yang seharusnya menjadi 'milik Israel'. Maka pembangunan ini disahkan secara 'hukum Israel'.

Klaim wilayah tersebut, ujar Netanyahu, tertulis di dalam Taurat sejak 4.000 tahun yang lalu.

"Benjamin pertama, nenek moyang saya, putra Yakub, jalan di wilayah ini 4.000 tahun yang lalu. Kami memiliki tanah ini. Namun Palestina mengakuinya, kami menawarkan negosiasi, namun mereka menolak melakukan itu," ujar Netanyahu.

Netanyahu mengatakan bahwa yang Palestina menolak untuk berdialog karena mereka tidak mengakui kedaulatan 'negara Israel'. Negosiasi, tambah dia, akan dilakukan jika Palestina mengakui 'negara Israel'.

"Israel adalah tanah air umat Yahudi yang tertulis di Taurat, kami telah ada disini sejak 4.000 tahun yang lalu. Kami mengerti ada orang lain yang tinggal di sini, maka dari itu perlu negosiasi," jelas Netanyahu.

Pernyataan Netanyahu ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Internasional dan masyarakat internasional yang mengatakan bahwa pembangunan pemukiman di wilayah Palestina adalah tindakan yang ilegal. PBB juga berulang kali menekankan bahwa pembangunan ini telah melanggar konvensi Jenewa.

Wilayah yang diklaim Zionis adalah wilayah Palestina yang dicaplok pada Perang Enam Hari pada tahun 1967, dan dianggap sebagai daerah pendudukan, 'bukan wilayah Israel'.

Menurut 'laporan Badan Pertahanan Israel' per Juli 2009, terdapat 304.569 warga 'Israel' yang tinggal di 121 pemukiman di Tepi Barat, 192.000 warga Israel lainnya tinggal di pemukiman di Timur Yerusalem, dan 20.000 sisanya tinggal di pemukiman di Dataran Tinggi Golan.

Pembangunan pemukiman yahudi di wilayah Palestina itu dihujat dunia, sebab itu merupakan wilayah dan tanah milik Palestina. Amerika Serikat juga pernah mendesak Tel Aviv menghentikan pembangunan itu.

• VIVAnews

Politik Netanyahu Justru Satukan Bangsa Palestina?

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu

dalam acara peringatan di Sde Boker pada

14 November 2010. Netanyahu dan rezimnya

secara keras mempersulit dialog perdamaian

denganPalestina. (Foto: Getty Images)

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berada di Amerika Serikat minggu ini, namun beberapa pengamat mengharapkan suatu terobosan langsung atau signifikan dalam pembicaraan damai dengan kepemimpinan Palestina.

Di depan umum, Netanyahu memelihara komitmennya untuk janji yang dibuatnya tahun lalu, tak lama setelah ia membentuk pemerintah sayap kanannnya, untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina yang didemiliterisasi.

Namun sejauh ini dia telah membuktikan bahwa ia tidak bersedia atau tidak akan memperbarui bahkan membekukan parsial bangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat - syarat utama yang ditetapkan oleh Mahmoud Abbas untuk menghidupkan kembali perundingan.

Sebagian besar kabinet Netanyahu, termasuk menteri luar negeri Avigdor Lieberman, nyaris tak menyembunyikan oposisi mereka pada pendirian negara merdeka Palestina. Sebaliknya, Netanyahu telah memberikan prasyarat sendiri: bahwa Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, sebuah syarat yang ditentang oleh internasional.

Seorang analis politik terkemuka mengatakan gambar tidak begitu suram bagi Palestina seperti yang terlihat.

Asad Ghanem, seorang profesor ilmu politik di Universitas Haifa, memprediksi Netanyahu dan kabinetnya akhirnya akan datang untuk melunturkan sifat keras kepala mereka.

Dukungan keras dan tak tahu malu dari "sebuah ideologi supremasi Yahudi" oleh Netanyahu dan pendukungnya akan mengarah pada "penyatuan kembali" secara bertahap dari rakyat Palestina, Dr Ghanem mengatakan dalam sebuah wawancara.

Berpegangan pada visi Greater Israel, Netanyahu dan sayap kanannya memicu nasionalisme kuat Palestina yang bisa datang untuk menghancurkan tidak hanya pendudukan tetapi status Israel sebagai negara Yahudi, kata Dr Ghanem, penulis beberapa buku tentang nasionalisme Palestina.

Dr Ghanem, yang termasuk minoritas Palestina Israel, seperlima penduduk negara itu, mencatat bahwa tujuan asli dari pendiri Israel adalah untuk menggunakan versi canggih taktik politik membagi-dan-menguasai untuk melemahkan gerakannasional Palestina yang menentang Zionisme.

Perang tahun 1948 yang menjadi asal mula Israel menyebabkan perpecahan pertama dan paling signifikan: antara minoritas orang Palestina yang tetap tinggal di dalam wilayah baru Israel dan para pengungsi yang memaksa di luar perbatasan, yang saat ini berjumlah minimal 4,7 juta, menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB.

Sejak tahun 1967, Israel telah memupuk lebih banyak perpecahan: Antara kota-kota dan daerah pedesaan; antara Tepi Barat dan Gaza; antara Yerusalem Timur dan Tepi Barat; antara gerakan utama politik saingan, Fatah dan Hamas, dan antara pimpinan PA dan diaspora.

Prinsip utama Israel adalah untuk menimbulkan perselisihan antara Palestina dengan menempatkan kepentingan masing-masing kelompok ke dalam konflik, kata Dr Ghanem. "bangsa Palestina tidak pernah cenderung berada dalam posisi untuk menjalankan urusannya sendiri."

Dia meremehkan rencana oleh Abbas dan wakilnya, Salam Fayyad, untuk mencoba untuk menghidupkan kembali proses Oslo dengan melewati Israel dan mencari dukungan masyarakat internasional untuk pembentukan negara Palestina musim panas mendatang.

Pertama hak-hak para pengungsi yang dianggap sebagai bagian dari bangsa Palestina akan dikorbankan, kemudian orang-orang Palestina di dalam Israel. Berikutnya bagian Timur Yerusalem dan seluruh Gaza tidak dilibatkan. Dan sekarang akhirnya, katanya, bahkan bagian penting dari Tepi Barat hampir pasti akan dihitung di luar sebuah negara Palestina di masa depan.

"Inti dari negosiasi untuk Abbas adalah mengakhiri pendudukan, tetapi ia telah semakin mengakui definisi Israel yang sangat sempit tentang apa yang merupakan tanah yang diduduki. Hak-hak para pengungsi dan warga Palestina lainnya untuk dimasukkan dalam sebuah negara Palestina sekarang ada di tingkat retorika."

Desakan Hak Israel atas pengakuan Palestina Israel sebagai "negara Yahudi" akan mempercepat mengungkap kebijakan jangka panjang Israel dari memecah-belah rakyat Palestina.

"Semua warga Palestina dipengaruhi oleh permintaan tersebut, bukan hanya mereka yang tinggal di dalam Israel. Gerakan nasional Palestina menerima Israel sebagai sebuah negara sedekade lalu, namun Netanyahu tidak puas dengan itu.

"Dia ingin membuka kembali file tahun 1948," kata Dr Ghanem, mengacu pada perang yang didirikan Israel dengan mengusir dan pengusiran 80 persen rakyat Palestina. "Dia memprovokasi gerakan nasional Palestina untuk menilai kembali model dua-negara untuk mengakhiri konflik."

Dengan semakin sedikitnya warga Palestina yang berpegangan pada keyakinan bahwa Israel akan setuju untuk partisi wilayah tersebut, hambatan fisik dan ideologis antara sub-kelompok Palestina mulai runtuh, katanya.

Perjuangan rakyat Palestina yang terpisah - untuk hak-hak sipil di kalangan minoritas Palestina Israel; untuk pembebasan nasional oleh mereka di wilayah yang diduduki, dan hak untuk kembali bagi mereka yang berada dalam diaspora - sedang digantikan oleh "pertarungan umum terhadap kenyataan dari sebuah etnis apartheid".

Dr Ghanem menambahkan bahwa, ketika Palestina menyadari bahwa mereka tidak akan ditawarkan lebih dari sebuah "negara lumpuh" oleh Israel, paradigma baru akan menjadi "satu negara binasional yang demokratis untuk semua orang Palestina dan Yahudi di Palestina."

Faksi Palestina yang berbeda akhirnya akan menggabungkan platform politik mereka. Gerakan hak-hak sipil dengan cepat muncul di antara Palestina di dalam Israel kemudian akan berfungsi untuk melengkapi perjuangan anti-apartheid di wilayah-wilayah yang diduduki.

Analis Palestina di wilayah yang diduduki kurang optimis.

George Giacaman, kepala Muwatin, sebuah lembaga yang mempromosikan demokrasi Palestina, mengatakan reunifikasi mengambil tempat di antara Palestina adalah "sebagian besar simbolis".

"Ada perasaan akan masalah umum dan perjuangan yang," Mr Giacaman berkata, "tapi divisi geografis antara Palestina begitu mendalam dan telah terjadi begitu lama sehingga sulit untuk melihat bahwa itu sedang diatasi."

Namun, Dr Ghanem berkeras bahwa Palestina di Israel dan wilayah yang diduduki, serta jutaan pengungsi, suatu hari akan datang untuk berterima kasih kepada Netanyahu untuk menyatukan mereka bersama-sama. (iw/meo)

Sumber : suaramedia