Interupsi Pidato Netanyahu, Perempuan Yahudi Dikeroyok Aktivis AIPAC

Seorang aktivis Yahudi anti pendudukan Zionis di Palestina berupaya menyabot pidato 'Perdana Menteri Israel', Benjamin Netanyahu, di AS. Pidato Netanyahu pun sempat terhenti sejenak sampai polisi menangkap aktivis itu.

Menurut surat kabar Haaretz, Netanyahu berpidato di parlemen AS di Washington DC, Selasa sore 24 Mei 2011 waktu setempat. Namun pidato itu sempat terhenti saat seorang perempuan aktivis bernama Rae Abileah berteriak "Hentikan kejahatan perang Israel!"

Rae Abileah, perempuan Yahudi keturunan Israel, mengaku dipukuli oleh sejumlah aktivis AIPAC setelah ia melakukan interupsi saat Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu sedang berpidato di Kongres AS pada Selasa (24/5).

"Saya berteriak 'hentikan penjajahan' dan tiba-tiba mereka (aktivis AIPAC) berlompatan ke arah saya," kata Abileah, yang juga anggota Code Pink, sebuah organisasi anti-perang di AS.

Ia mengklaim pernah melakukan hal yang sama saat Netanyahu berpidato di Jewish Federations General Assembly di New Orleans, bulan November 2010.

"Kami, generasi muda Yahudi yang tidak mau hanya diam dan duduk, dan membiarkan perdana menteri yang melakukan kejahatan kemanusiaan, berbicara. Dia (Netanyahu) baru boleh bicara di Pengadilan Kriminal Internasional di Hague," tukas Abileah.

Perempuan berusia 28 tahun itu bisa menyelinap masuk ke gedung Kongres saat Netanyahu berpidato, setelah ia berhasil mendapatkan kartu tanda masuk dari seorang temannya. "Ketika Netanyahu mulai bicara soal Israel dan demokrasi, saya langsung berdiri dan mengecam operasi-operasi yang dilakukannya, yang bertentangan dengan demokrasi," tukas Abileah.

"Hentikan penjajahan, hentikan kejahatan perang Israel, berikan hak-hak yang sama pada rakyat Palestina," teriak Abileah di tengah pidato Netanyahu.


Netanyahu sempat menghentikan pidatonya sebentar akibat insiden tersebut. Namun, seperti tidak terjadi apa-apa, dia melanjutkan  kembali pidatonya yang memuji kepemimpinan demokratis di AS. Dia juga mengatakan bahwa protes seperti itu adalah bukti bahwa AS menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
"Kau tidak bisa melakukan protes seperti itu di Teheran. Inilah demokrasi sejati," ujar Netanyahu.

Wanita Yahudi-Amerika yang tergabung dalam organisasi HAM bernama Code Pink ini juga menuntut dihentikannya pendudukan Israel di Palestina. Tidak berapa lama berselang, polisi datang dan menyeret Abileah meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Abileah melalui pernyataannya di situs Code Pink telah menyampaikan protes atas sikap Netanyahu yang menolak diakuinya kembali Peta Perbatasan 1967. Netanyahu mengatakan bahwa Peta Perbatasan itu tidak dapat dipertahankan lagi karena daerah-daerah Palestina dalam peta itu telah masuk ke dalam 'wilayah Israel'.

"Tapi yang tidak dapat dipertahankan lagi adalah pendudukan wilayah, kelaparan di Gaza, penahanan aktivis, dan tidak adanya persamaan hak di Israel yang katanya negara demokratis itu," ujar Abileah dalam pernyataan tersebut.

"Sebagai seorang Yahudi dan pembayar pajak di Amerika, saya tidak bisa diam saja ketika kejahatan ini dilakukan atas nama agama saya dan menggunakan uang pajak saya," lanjutnya lagi.

Protes serupa juga terjadi pada saat Netanyahu berpidato di depan pelobi Zionis di parlemen AS, Senin waktu setempat. Kala itu beberapa orang Yahudi berdiri dan membentangkan poster dan mengatakan bahwa mereka menentang 'kebijakan pertahanan Israel'.


sumber : vivanews / eramuslim

Netanyahu: Israel Siap Bermurah Hati, Bila Palestina Lepaskan Hak Pulang dan Tak Miliki Militer

Perdana Menteri Israel, Binyamin Netanyahu tiba di ruang Kongres AS, sesaat sebelum berpidato, Selasa (24/5)

WASHINGTON - Perdana Menteri Israel, Binyamin Netanyahu, di depan Kongres AS, telah menekankan hubungan dekat antara negaranya dan AS serta menggarisbawahi harapannya mengenai perdamaian di Timur Tengah.

Dalam pidatonya, Selasa (24/5) lalu pemimpin Israel menekankan posisi negaranya sebagai 'teman demokrasi Amerika' di kawasan itu, namun mengesampingkan gerakan mengenai isu-isu yang penting bagi Palestina.

"Israel bukanlah mengenai apa yang salah dengan Timur Tengah," ujar Netanyahu kepada anggota perumus undang-undang di AS tersebut. "Israel adalah apa yang benar dengan Timur Tengah."

Ia menekankan masalah utama dalam proses perdamaian dia Timur Tengah adalah penolakan Palestina untuk menerima Israel. "Palestina tidak ingin menerima negara Palestina jika itu berarti menerima negara Yahudi bersamaan di sana," ujar Netanyahu.

Isi pidato itu telah diantisipasi karena sebelumnya dalam sambutan di depan Komite Urusan Publik Amerika Israel (AIPAC), lembaga pelobi terkuat di AS, ia telah bersumpah menggunakan isu itu untuk berbicara tentang 'kebenaran tanpa polesan' mengenai apa yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina.

Netanyahu dan pelobi Israel-AS sempat bergemeretak setelah sebelumnya Presiden Barack Obama memberi dukungan untuk negara Palestina bersama Israel berdasar perjanjian sebelum 1967.

Konsensi menyakitkan

Netanyahu berkata kepada Kongres bahwa Israel siap untuk membuat 'konsensi menyakitkan' dan akan 'mengambil sikap dermawan' mengenai ukuran negara Palestina masa depan. Namun garis batas masa depan itu harus disepakati di awal.

Ia juga mengatakan masalah pengungsi Palestina harus diselesaikan di luar perbatasan Israel dan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kota tunggal, milik Israel Sepenuhnya. Pernyataan itu ditegaskan Netanyahu menanggapi keinginan Palestina untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Anggota komite eksekutif Organisasi Pembabasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyatakan pidato Netanyahu itu justru mengindikasikan ketidakinginan pemimpin Israel itu untuk berdamai dengan Palestina.

"Kami tidak mendengar kata-kata baru dalam pidato Netanyahu di depan Kongres AS malam ini. Ia memilih untuk mendikte, tidak untuk bernegosiasi," ujarnya.

"Ia tidak sedang melakukan perdamaian dengan Kongres. Tapi di akhir, semua yang ia ucapkan malam ini telah membuktikan bahwa kami tidak memiliki partner perbincangan damai dengan Israel."

Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyeru Fatah, partai Abbas, untuk membatalkan perjanjian dengan Hamas, serta menyebut grup yang menguasai Jalur Gaza itu sebagai Alqaidah versi Palestina.

Erekat juga mengkritik tuntutan Netanyahu agar Fatah mengacuhkan upaya rekonsiliasi dengan Hamas. Padahal, menurut Erekat, rekonsiliasi itu adalah prioritas utama rakyat Palestina.

"Rekonsilisiasi dengan Hamas adalah prioritas nomor satu kami, dan siapa pun yang menginginkan solusi dua negara, menginginkan perdamaian, harus tahu bahwa kami harus melewati rekonsiliasi tersebut," ujarnya.

Tuntutan Netanyahu akan dilihat oleh rakyat Palestina sebagai permintaan yang terlalu banyak. "Ia ngin negosiasi, namun sejauh yang dipikirkan pemimpin Palestina, tidak ada yang bisa dinegosiasikan,"ujarnya.

Seperti yang diucapkan sebelumnya dalam pidato di depan Kongres AS, Benyamin menegaskan Israel tidak ingin menarik garis batas ke perjanjian 1967, Ia ingin mempertahankan permukiman utama yang kini telah dibangun, meski itu berada di tanah Palestina yang berarti mengurangi luas wilayah Palestina.

Netanyahu juga menginginkan rakyat Palestina, terutama mereka di pengungsian, untuk melepaskan hak kembali pulang ke tanah Palestina. Tuntutan itu tak lepas dari kecemasan Israel bila seluruh pengungsi kembali ke tanah air, maka akan ada perubahan demografi penduduk Yahudi dengan warga Muslim Palestina.

Tak ketinggalan, Netanyahu juga menekankan Israel akan berdiri sebagai negara dengan kekuatan militer, namun Palestina diminta tak membentuk negara tanpa kekuatan militer dan terakhir, ia menghendaki Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Dalam pidatonya Netanyahu juga mengambil kesempatan untuk memicu lagi topik kecemasan Israel terhadap Iran yang ditudingnya mengembangkan senjata nuklir. Ia juga menegaskan bahwa para pemimpin Iran harus dilarang dari semua forum-forum internasional di planet bumi.

Israel terlihat begitu menikmati dukungan kuat bipartisan, Demokrat dan Republik, dalam Kongres. Beberapa pemimpin Israel bahkan memberi penghormatan berdiri, meski ada satu orang yang mengejek Netanyahu dalam satu kesempatan. Dengan ringan, Netanyahu menanggapi, protes semacam itu hanyalah indikasi 'demokrasi sesungguhnya'.


sumber : republika

Pengakuan PLO Terhadap 'Negara Israel' Merupakan Kesalahan Sejarah

Abu Marzuk

MOSKOW -- Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzuk, menganggap bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah melakukan kesalahan sejarah ketika mengakui entitas Zionis pada tahun 1993, ia menegaskan bahwa Hamas tidak mungkin mengulangi kesalahan ini lagi.


Dalam konferensi pers bersama delegasi faksi-faksi Palestian, Selasa (24/5) yang sedang berkunjung ke Rusia, Abu Marzuk menyatakan, UU internasional dan norma-normanya menyebutkan, suatu partai atau faksi atau organisasi tidak dituntut untuk mengakui sebuah Negara. Oleh arena itu, sangat tidak logis menuntut Hamas mengakui eksistensi Israel.

Menurutnya, pengakuan PLO terhadap 'Israel' merupakan “Kesalahan Sejarah” sebab ia bukan Negara sehingga bisa mengakui sebuah Negara. Abu Marzuk menjelaskan, jika pengakuan harus dilakukan, maka harus dilakukan oleh dua pihak, dan tidak hanya satu pihak saja, seharusnya pengakuan dilakukan di akhir perundingan dan bukan di awalnya.

Setelah bertemu dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, mewakili faksi-faksi Palestina, Abu Marzuk menyatakan, pemerintah Rusia berjanji memberikan dukungan terhadap pembentukan Negara Palestina ketika pihak Palestina mengajukannya kepada Dewan Keamanan PBB.

Ditambahkan, pembahasan dengan pihak Rusia sangat baik dan konstruktif, kami mendengar sikap Rusia secara rinci seputar pemerintahan bersatu Palestina dan agenda internal Palestina. Kami mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Luar Negeri dan pemerintahan Rusia untuk menyusun agenda Palestina, termasuk kesepakatan yang dicapai di Kairo berupa pemerintahan teknokrat dan profesional Palestina, mengembalikan peran PLO berdasarkan kesepakatan Kairo, juga aktifasi peran parlemen seperti yang disepakati dalam rekonsiliasi di Kairo.


sumber : republika

Tekanan Makin Kuat, Akankah Hamas Mengakui 'Negara Israel' ?

Israel-Hamas

Saat ini berbagai pihak terus menekan Hamas agar mengakui 'Negara Israel' sebagai syarat menerima kesepakatan rekonsiliasi Palestina dan keterlibatannya dalam pemerintah persatuan Palestina yang akan dibentuk yang akan melibatkan dua kekuatan terbesar Palestina Hamas dan Fatah.

Presiden Amerika Obama mendukung sikap Israel menolak rekonsilasi nasional Palestina yang disampaikan di pidato tahunan lobi yahudi AIPAC. “Tidak masuk akal 'Israel' berunding dengan Hamas yang menolak mengakui eksistensi penjajah ini,” tukas Obama.

Presiden Turki Abdullah Goul mengulang lagu yang sama ketika dalam wawancaranya dengan harian Wall Street Journal Amerika edisi kemarin. Ia sepakat penuh dengan presiden Obama bahwa Israel tidak bisa berunding dengan pihak yang tidak mengakui haknya untuk eksistensi. Dan untuk pertama kalinya ia menyampaikan kepada Khalid Misyal saat berkunjung ke Ankara 2006 bahwa Hamas harus “logis” soal pengakuan 'eksistensi Israel'.

Ini adalah tekanan sistematis mendorong Hamas akan melepaskan diri dari poin terpenting dalam piagamnya yakni “menolak mengakui Israel” dengan alasan mendorong perdamaian menyelesaikan solusi dua negara ke depan.

Belum diketahui sikap Hamas terhadap tekanan ini dan seberapa kemampuannya menghadapinya. Jika dinilai dari lahirnya, gerakan ini menolak semua platformnya. Semua pernyataan pejabat Hamas menolak mengakui Israel dan penjajahan Palestina dan tempat sucinya. Namun pada saat yang sama, mereka menawarkan gencatan senjata sepanjang 30 tahun jika berdiri negara Palestina merdeka di perbatasan jajahan tahun 1967 dan kembalinya pengungsi Palestina. Inilah realistis dan logisme paling tinggi dari Hamas.

PLO pernah mengalami tekanan yang sama yang akhirnya mengakui kesepakatan Oslo dan mengakui negara Israel, membuang ‘tindakan terorisme’ dan perjuangan bersenjata, serta mengadopsi solusi dua negara dan perundingan damai sebagai jalan satu-satunya menuju negara Palestina merdeka.

Namun pengalaman PLO berujung kepada kegagalan. 18 tahun setelah perundingan ditempuh PLO, negara Palestina masih jauh panggang dari api. Lebih berbahaya lagi, infiltrasi permukiman yahudi di Tepi Barat tidak lagi menyisakan lahan untuk mendirikan negara Palestina.

Saat elit PLO menandatangani kesepakatan Oslo di taman Gedung Putih Amerika September 1993, jumlah warga pemukim yahudi di Tepi Barat hanya 140 ribu orang. Kini jumlah mereka di Tepi Barat dan Al-Quds mendekati setengah juta warga penjajah.

Yang menyakitkan, saat tekanan terhadap Hamas semakin membesar dari banyak pihak agar mengakui 'Negara Israel' baik dari Amerika dan negara Eropa sebagai syarat ikut dalam perundingan politik, Barack Obama mundur dari sikap menentang permukiman yahudi. Bahkan ia mundur dari alenia paling penting dalam pidato bersejarahnya soal berdirinya negara Palestina di perbatasan Juni 1967 demi menyenangkan lobi yahudi dan meredam kemarahan Netanyahu.

Soal pengakuan terhadap Israel adalah titik paling krusial dalam piagam Hamas dan tidak mungkin melanggarnya secara cuma-cuma hanya untuk merespon tekanan Amerika dan untuk sekadar duduk-duduk dengan sebagian pejabat Amerika dan Eropa. Tekanan itu adalah perangkap yang sudah diatur demikian rapi untuk mengosongkan ideologi Hamas dari tulang punggungnya yang karenanya ia dihormati oleh bangsa Palestina dan mendapatkan kemenangan dalam terakhir dalam pemilu legislatif.

Ketika Netanyahu menolak perbatasan 4 Juni dengan alasan daruratnya keamanan Israel, dan di Gedung Putih mendapat dukungan, maka respon Palestina dari Hamas dan lainnya adalah daruratnya pengakuan terhadap hak Palestina untuk kembali ke tanah air mereka dan berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem serta menghilangkan (mengosongkan) semua permukiman yahudi. Itu semua harus diputuskan sebelum masuk perundingan.

Jika Rezim Zionis, Amerika dan Eropa memiliki syarat, Palestina juga memiliki syarat. Jika terus memberikan kosensi gratis karena tekanan sana sini, maka Israel akan semakin meremehkan Palestina dengan alasan keamanan atau lainnya. Semoga Hamas belajar dari PLO yang pernah dihinakan dan terjebak dalam perangkat pengaku, bukan hanya terhadap 'Negara Israel', tapi juga 'Israel sebagai negara yahudi'. (Editorial Harian Al-Quds)

 
sumber : republika

"Anggota Kongres AS Dipaksa Untuk Mendukung Israel"

Mantan anggota Kongres AS Cynthia McKinney

Mantan anggota parlemen AS Cynthia McKinney mengatakan setiap calon anggota kongres harus menandatangani perjanjian untuk memilih mendukung superioritas militer Israel.

"Setiap calon Kongres pada waktu itu membuat janji. Mereka diberi janji untuk menandatangani bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata McKinney dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Minggu kemarin (22/5).

"Anda harus membuat komitmen bahwa Anda akan memilih untuk mendukung superioritas militer Israel serta menjadi asisten ekonomi bagi Israel dan Anda akan memilih untuk memberikan hal itu," tambahnya.

McKinney mengatakan bahwa jika seorang calon tidak menandatangani perjanjian atau tidak melakukan sesuai perjanjian, "maka Anda tidak mendapatkan uang untuk menjalankan kampanye."

Mantan anggota kongres itu mengatakan bahwa setelah ia membuat janji publik maka "taktik telah berubah."
"Ini adalah apa yang dilakukan oleh 535 anggota Kongres Amerika Serikat, 100 senator dan 435 anggota DPR di mana sekarang mereka menulis sebuah paragraf yang pada dasarnya mengatakan hal yang sama."

Pernyataannya itu datang pada saat Presiden AS Barack Obama berjanji untuk mempertahankan superioritas militer Israel atas negara-negara tetangganya di pertemuan tahunan AIPAC pada hari Minggu kemarin.

"Kami (AS) akan mempertahankan keunggulan kualitatif militer Israel. Kami telah meningkatkan pendanaan militer Israel ke tingkat tertinggi," kata Obama dalam pernyatannya.(fq/prtv)


sumber : eramuslim

Sembilan Fakta tentang An-Nakbah – Hari Bencana Ketika 'Negara Israel' Dideklarasikan

Mengapa ribuan pengungsi Palestina di Lebanon dan Suriah hari Ahad 15 Mei lalu bergerak mendekati pagar-pagar yang membatasi mereka dengan tanah Palestina yang dikuasai Zionis?

Mengapa mereka terobos pagar-pagar berduri dan bersetrum dan menyongsong muntahan peluru timah panas yang merobek-robek tubuh mereka?

Jawabnya: mereka ingin pulang ke rumah-rumah yang terpaksa mereka tinggalkan pada 15 Mei 1948 karena serdadu-serdadu Zionis bersenjata mengusir, membunuh, memperkosa dan membakar serta merampas seluruh harta mereka.

Dengan baju di badan, tanpa alas kaki, mereka berjalan kaki berpuluh, beratus bahkan beribu kilometer mencari tempat mengungsi di Suriah, Lebanon, Yordan, Kuwait…


Beberapa dari mereka masih menggenggam dan menyimpan hinggi kini anak-anak kunci pintu rumah mereka. Itulah sebabnya mengapa anak kunci menjadi lambang bagi al-haqqu al-audah – hak untuk kembali. The Right of Return.


Itulah An-Nakbah, Hari Bencana Besar, 63 tahun lalu yang menjadi awal hilang dan dirampasnya rumah, harta benda, lahan pertanian, sumber penghasilan, hingga kota milik rakyat Palestina.

Itulah hari ketika ketika Zionis mengusir penduduk Palestina untuk membuat sebuah negara Yahudi.
Segera setelah rakyat Palestina harus mengungsi, rumah-rumah kosong mereka pun ditempati oleh penjajah Zionis.

Dalam bahasa Arab, An-Nakba atau An-Nakbah bermakna “Kehancuran”. Kehancuran yang kini justru dirayakan oleh Zionis sebagai ulang tahun mereka.

Terdapat beberapa fakta penting tentang An-Nakbah:

1. An-Nakbah adalah akar permasalahan dari konflik Palestina dan Zionis.

An-Nakbah ditetapkan pada tanggal 15 Mei, tepat sehari setelah Zionis mendeklarasikan ‘negara’ mereka pada tahun 1948.

2. An-Nakbah adalah peristiwa traumatis yang menyebabkan kondisi krisis bagi pengungsi Palestina.

Pada penghujung tahun 1948, dua per tiga populasi Palestina diusir oleh Zionis. Sekitar 50% dipaksa keluar dari tanah kelahiran mereka di bawah paksaan tentara militer Zionis.

Sisanya menyelamatkan diri karena pembantaian rakyat Palestina dilakukan Zionis di mana-mana, seperti yang terjadi di Desa Deir Yassin dan Tantura.

3. Pemimpin Yahudi memandang ‘transfer’ sebagai langkah penting dalam pembentukan negara ‘Israel’.

‘Transfer’ yang dimaksudkan adalah pengusiran rakyat Palestina sebanyak mungkin, sebelum negara-negara Arab lain sempat membantu mempertahankan diri.

Cetak biru dari pembersihan etnis ini disebut dengan rencana Haganah, yang oleh Perdana Menteri ‘Israel’ pertama, David Ben Gurion, dijelaskan sebagai:

“Penggunaan teror, intimidasi, pembunuhan, perampasan lahan, pemutusan layanan sosial untuk menghapus populasi Arab yang ada.”

4. Ratusan kota dan desa Palestina dihancurkan sejak hari An-Nakbah.

Kaum Yahudi Zionis mengosongkan lebih dari 450 kota dan desa, sebagian besar di antaranya dihancurkan.

5. Properti dan barang berharga milik rakyat Palestina dirampas habis-habisan oleh Zionis.

Pemerintah ‘Israel’ mengambil lahan para pengungsi dan properti mereka. Tidak ada penghargaan sama sekali terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak untuk kembali ke rumah mereka.

Apa yang hilang dari rakyat Palestina, diakui sebagai milik kaum Zionis; rumah, lahan pertanian, perabotan, baju, buku, hingga hewan peliharaan.

6. Sebagian rakyat Palestina tinggal di daerah yang diakui sebagai daerah ‘Israel’ dan mendapat perlakuan diskriminatif.

Meski sebagian besar penduduk Palestina diusir, sebagian lain bertahan di lahan yang kini disebut sebagai negara ‘Israel’. Mereka mendapat hak pilih dan bekerja di perkantoran, namun tersisihkan dari hukum istimewa yang berlaku khusus bagi Yahudi.

7. Jutaan pengungsi Palestina masih tersebar di penjuru dunia, hingga hari ini.

Saat ini, pengungsi Palestina yang terdaftar dalam data PBB berjumlah sekitar 4,4 juta orang. Diestimasikan masih terdapat 1 juta pengungsi Palestina lainnya yang belum tercatat oleh PBB. Maka dapat disimpulkan, dari 10 juta rakyat Palestina, lebih dari setengahnya berstatus sebagai pengungsi.

8. Hukum internasional menetapkan bahwa para pengungsi memiliki hak untuk kembali.

Seluruh pengungsi di seluruh dunia sebenarnya memiliki hak yang diakui secara internasional untuk kembali ke daerah asal mereka. Kemudian berhak pula menerima kompensasi atas kerugian yang diderita para pengungsi.

Inilah yang terjadi pada perjanjian damai seperti di Kamboja, Rwanda, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Guatemala, Irlandia Utara, Kosovi, Burundi, dan Darfur.

Hak kembali ke daerah asal ini juga telah ditetapkan PBB bagi para pengungsi Palestina pada Resolusi PBB 194 pada 1948.

Akan tetapi, Zionis tidak mengindahkan aturan tersebut dan tetap melarang pengungsi Palestina yang ingin pulang ke rumah mereka.

9. Penyelesaian masalah hak para pengungsi amatlah penting bagi kedamaian di Timur Tengah.

Mayoritas rakyat Palestina sepakat bahwa hak-hak pengungsi perlu dipenuhi terlebih dahulu, sebelum perdamaian antara Palestina dan ‘Israel’ mungkin tercapai.

Berdasarkan polling pada Agustus 2007 yang diadakan Pusat Komunikasi dan Media Yerusalem, sekitar 70 persen masyarakat Palestina percaya bahwa kembali ke tanah air adalah hak setiap pengungsi. (asc)

Sumber : Sahabat Al-aqsha

Menyumbang Otoritas Palestina Sama Dengan Menyumbang Zionis Israel ?

Mahmud Abbas bersalaman dengan PM Netanyahu

Sebuah ulasan tentang buku berjudul ”The Political Economy of Aid in Palestine” diterbitkan oleh Electronic Intifada (18/5), mengungkapkan fakta-fakta yang tidak terlalu mengejutkan, namun tetap penting dicermati.

Di antaranya, kalau Anda menyumbang untuk Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, uang itu akhirnya akan mengalir ke ‘Israel’.

David Cronin, pengulas buku itu, menulis bahwa sekitar satu dekade silam sebuah rekor terpecahkan. Untuk meredam ledakan Intifadhah berikutnya sesudah dipicu ulah Ariel Sharon yang menginjak-injak Masjidil Aqsha tahun 2000, pemerintah negara-negara Barat secara dramatis menaikkan jumlah dana bantuan untuk Tepi Barat dan Gaza.

Pada tahun 2002, kawasan-kawasan Palestina yang terjajah menjadi penerima bantuan uang pembangunan dan kemanusiaan terbesar per kapita sejak Perang Dunia kedua.

Apakah rakyat Palestina bersyukur diberi uang senilai 1 miliar dolar per tahun? Dari berbagai wawancara yang dilakukan Cronin baru-baru ini di Yerusalem dan Ramallah jawabannya: tidak.

“Kami tidak menginginkan uang Anda; kami menginginkan solidaritas Anda,” kata seorang perempuan.

Beberapa orang lain yang ditemui Cronin menyebutkan, bahwa, bantuan uang dari luar negeri hanya berfungsi sebagai ”perban pembungkus” penjajahan yang terus berlangsung, tanpa menyembuhkan akar penyakitnya.

Dalam buku ”The Political Economy of Aid in Palestine”, penulisnya Sahar Taghdisi-Rad menggambarkan bagaimana bantuan keuangan yang diarahkan kepada rakyat yang terjajah justru sering menyasar ke saku penjajahnya.

Menurut Taghdisi-Rad, dengan menggunakan miliaran dolar dana bantuan itu ‘Israel’ sedang melakukan ”penjajahan mewah”.

‘Israel’ terus melakukan penindasan militer yang brutal, dan membiarkan berbagai penderitaan yang diakibatkannya diobati secara ala kadar oleh berbagai bantuan internasional.

Alih-alih memaksa ‘Israel’ bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran besar atas hak-hak asasi manusia dan hukum internasional, para negara donor itu justru membiarkan berbagai kebrutalan itu terus terjadi. Dengan cara memperbaiki infrastruktur Palestina yang bolak-balik dihancurkan ‘Israel’.

”Negara-negara donor itu bukan cuma membantu ‘Israel’ memperpanjang ‘penjajahan mewah’-nya, tapi juga secara sengaja mengurangi segala bentuk kebutuhan darurat (sense of urgency) akan tekanan politik yang efektif untuk menghentikan konflik ini,” demikian penulis buku ini.


Zionis Ambil Untung 

Taghdisi-Rad menjelaskan panjang lebar bahwa negara-negara donor secara sengaja mendesain program-program bantuannya untuk keuntungan ‘Israel’.

Penulis buku ini secara khusus membongkar sebuah program yang bernama ”The Palestinian Reform and Development Plan Trust Fund (PRDP – TF)”, yang dibuat oleh Bank Dunia.

Program ini dijanjikan akan mendapatkan kucuran dana sebesar 7,8 miliar dolar sebagian besar dari pemerintah negara-negara Barat selama periode 2008-2010.

Progam ini mendorong terjadinya ”pergeseran politik penting” dari rencana bantuan yang disodorkan oleh Otoritas Palestina.

Pada saat negara-negara donor membiarkan penjajahan brutal yang dilakukan ‘Israel’, mereka mendesak kerjasama yang lebih dalam antara ‘Israel’ dan Otoritas Palestina.

Caranya dengan mengkondisikan agar Otoritas Palestina menggunakan sebagian uang bantuan yang dijanjikan itu untuk membeli listrik dari PLN-nya ‘Israel’, dengan alasan untuk mengurangi ”pemadaman aliran listrik”.

Dalam skala yang lebih luas, praktik seperti ini dilakukan di semua sektor, di mana Otorita Palestina didorong untuk menggunakan miliaran dolar bantuan dari berbagai negara untuk bekerja sama dengan berbagai perusahaan ‘Israel’ demi memenuhi berbagai ”kebutuhan rakyat Palestina”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghitung bahwa 45% uang bantuan internasional untuk Palestina pada akhirnya justru memperkuat ekonomi ‘Israel’.

Penulis buku ini, Taghdisi-Rad tadinya bekerja untuk badan PBB bernama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) sampai beberapa bulan silam.

Badan PBB tempatnya dulu bekerja pun dikritiknya lewat buku ini. Pada tahun 1990an UNCTAD sempat menyatakan sikap berani ketika menetapkan prasyarat bagi kemajuan ekonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah diakhirinya penjajahan ‘Israel’.

Kini, tulisnya, UNCTAD “nampaknya juga mengikuti jejak negara-negara donor yang tidak ambisius dalam pembangunan Palestina.”

Penulis juga mengejek sandiwara bantuan yang diberikan oleh orang-orang seperti bekas PM Inggris Tony Blair dengan nama ”proyek-proyek berdampak cepat”.

Pada tahun 2007 kebohongan proyek Blair ini tersingkap. Diantaranya proyek yang katanya memberikan pendampingan dan konsultasi pemasaran kepada para eksportir Palestina, sama sekali tidak menyentuh kenyataan, bahwa ‘Israel’ melakukan restriksi khusus untuk mencegah para usahawan Palestina mengekspor berbagai produknya.

Bantuan AS untuk ‘Israel’

Meskipun kemana-mana ‘Israel’ selalu dikategorikan sebagai ”negara maju” setiap tahun masih menerima donasi dari Amerika Serikat sebesar 3 miliar dolar.

Menurut Taghdisi-Rad uang bantuan AS itu mendukung ‘Israel’ secara langsung ”untuk melanjutkan pembangunan berbagai pemukiman (Yahudi) ilegal dan berbagai kekerasan militer”.

Sebaliknya, AS dan Uni Eropa memaksa pemerintah Palestina yang terbentuk dari hasil pemilu sah tahun 2006, yang dimenangkan Hamas, untuk boleh menerima bantuan uang internasional hanya kalau Hamas ”mengakui Israel”.

Paksaan ini sama saja dengan memaksa Hamas yang dipilih oleh rakyat Palestina untuk menerima sistem apartheid ‘Israel’ atas diri mereka.

“Berbeda dengan negara manapun di dunia, Israel, berdasarkan ideologi Zionis, tidak mendefinisikan dirinya sebagai sebuah negara bagi para warganya, melainkan sebagai sebuah negara hanya untuk orang Yahudi saja,” tulisnya.

“Mengakui sebuah negara yang memperlakukan semua warga non-Yahudi sebagai warga kelas dua bahkan merupakan pelanggaran hukum internasional.”

Buku ini tidak mudah dicerna, meskipun kesimpulan-kesimpulannya cukup lugas. Namun isu-isu penting yang diangkat buku ini biasanya diabaikan oleh pemberitaan media-media yang meliput konflik di Palestina.

Ironisnya, buku ini selesai ditulis sebelum diterbitkannya assessment dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa Otoritas Palestina “memenuhi segala syarat untuk pendirian sebuah negara dalam waktu dekat” (“Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery“).

Kenyataannya, baik saat sekarang, maupun kelak jika Otorita Palestina menjalankan sebuah negara sendiri, negara Palestina ”merdeka” versi mereka lagi-lagi hanya akan jadi pendukung sumberdaya bagi ‘Israel’ semata-mata, karena semua prasyarat yang disusun memang hanya diarahkan untuk seperti itu.*


Sumber : Sahabat Al-Aqsha

Wah... Zionis Berencana Bangun Lagi 1.500 Pemukiman di Jerusalem Timur

Permukiman Jerusalem Timur

JERUSALEM--Satu komisi pemerintah Zionis Kamis menyetujui pembangunan lebih dari 1.500 rumah pemukim Yahudi di Jerusalem timur, ketika perdana menteri Israel siap berangkat untuk pembicaraan di Washington, kata sebuah lembaga swadaya masyarakat. Seorang juru bicara LSM Ir Amim, yang telah meminta pada pemerintah Zionis dan Palestina untuk membagi Jerusalem, memastikan bahwa komisi perencanaan kementerian dalam negeri sudah memberikan persetujuan akhir pada proyek itu.


Keputusan itu mengesahkan pembangunan 620 rumah di lingkungan permukiman Pisqat Zeev, dan 900 rumah lainnya di lingkungan permukiman kedua, Har Homa. Dengar pendapat komisi itu berlangsung hanya beberapa jam sebelum PM Benjamin Netanyahu akan terbang ke Washington, tempat ia akan menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, Jumat, dan melakukan pidato penting ke dua majelis Kongres pekan depan.

Pada Maret 2010, kementerian dalam negeri telah mengumumkan rencana untuk membangun 1.600 rumah pemukim di Ramat Shlomo, lingkungan permukiman Yahudi Orthodok di Jerusalem timur.

Pengumuman itu dibuat ketika Wakil Presiden AS Joe Biden mengunjungi 'Israel', sehingga memicu penentangan sengit Amerika dan memasamkan hubungan dengan Washington selama beberapa bulan.
AS menentang permukiman Yahudi di tanah yang Palestina klaim untuk negara mereka, mengatakannya sebagai "rintangan besar bagi perdamaian". Juru bicara Ir Amim Orly Noi mengatakan bahwa kelompoknya telah mengajukan keberaan resmi pada rencana Har Homa itu, yang ia katakan akan memiliki dampak serius utamanya pada perbatasan tenggara Jerusalem dengan Tepi Barat.

"Mengenai Har Homa, keberatannya dari kami, atas dasar politik," katanya. "Pembangunan yang direncanakan itu akan meluas ... ke arah Betlehem, yang akan menciptakan perubahan yang benar-benar signifikan," ujarnya pada AFP.

Jerusalem timur Arab direbut oleh Israel dengan sisa Tepi Barat dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian dicaplok dalam tindakan yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Israel menganggap Jerusalem barat dan timur akan menjadi ibu kotanya yang "kekal dan tak dapat dibagi", anggapan yang dinyatakan kembali oleh Netanyahu Senin dalam pidato pada parlemen Israel.

Negara itu tidak menganggap pembangunan di Jerusalem timur sebagai kegiatan permukiman, dan sekitar 180.000 orang Israel tinggal di Jerusalem timur di tengah hampir 270.000 warga Palestina. Rakyat Palestina, bagaimanapun, yakin Jerusalem timur akan menjadi ibu kota negara mereka pada masa mendatang dan dengan sengit menentang perluasan kekuasaan Rezim Zionis di wilayah itu.

Masalah pembangunan permukiman telah memacetkan pembicaraan damai, dengan Rezim Zionis menolak untuk memperpanjang larangan pembangunan yang telah berakhir pada akhir Septemer 2010, tak lama setelah pembicaraan damai langsung antara 'Israel' dan Palestina dimulai lagi. Pemerintah Zionis menolak memperbarui larangan itu dan Palestina menyatakan mereka tidak akan mengadakan pembicaraan sementara permukiman dibangun di tanah yang mereka inginkan untuk negara mereka pada masa depan.

Dituduh sebagai Markas Hamas, Tentara Zionis Tutup Paksa Sebuah Masjid di Yerusalem

Pemerintah Zionis telah menutup Masjid Ibnu Qudaamah yang terletak di jalan Ikhwan al-Safa di lingkungan Wadi al-Jawz Yerusalem, menyatakan bahwa masjid itu digunakan sebagai markas Hamas.

Pasukan Zionis, yang termasuk penjaga perbatasan dan petugas intelijen, juga menangkap dua orang yang kebetulan hadir di lokasi masjid.

Pasukan Zionis mendobrak pintu masuk utama dan beberapa item masjid disita sebelum menutupnya dengan memasang palang larangan masuk, penduduk setempat melaporkan.

Properti masjid yang diambil termasuk spanduk dan mikrofon yang digunakan untuk memanggil orang untuk shalat atau adzan.

Amjad al-Shami dan Hamzah Muswadda ditangkap setelah serangan pasukan Zionis sewaktu mereka berada di dekat pintu masuk masjid.

Para tentara Zionis menggantung pengumuman di pintu terkait keputusan untuk menutup masjid serta sebelumnya menjelaskan bahwa masjid telah digunakan sebagai markas untuk Hamas dan oleh karena itu dinyatakan ditutup oleh menteri keamanan internal Israel.

Warga membantu membuka masjid bulan lalu karena tidak ada masjid lain yang melayani warga di daerah tersebut. Masjid juga dibangun berasal dari properti yang disumbangkan atau hasil wakaf Islam. Namun Zionis tidak menghormati hal tersebut.(fq/pic)


sumber : eramuslim

Pasukan Indonesia Ikut Menjaga Unjukrasa Peringatan Nakba di Libanon

Warga Palestina menggelar aksi demonstrasi untuk memperingati Hari Nakba atau Hari Bencana.

LEBANON-- Satgas Yonmek Kontingen Garuda (Konga) XXIII-E/UNIFIL atau Indonesia Battalion (INDOBATT) akhirnya dapat mengendalikan massa pascabentrok antara warga sipil Palestina dengan tentara Israel (Israel Defence Force/IDF).
Perwira Penerangan (Papen) INDOBATT Mayor Pasukan Banu Kusworo melalui surat elektronik dari Lebanon, Kamis, melaporkan bentrok itu terjadi di area operasi Kontingen Perancis (FCR) pada 14-15 Mei lalu saat Peringatan Nakba (Hari Kelahiran Israel 14 Mei 1948).

"Komandan Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII-E/UNIFIL Letkol Inf Hendy Antariksa sudah mengantisipasi situasi itu dengan menempatkan pasukan BMR (Battalion Mobile Reserve) di wilayah Flag Point (wilayah sensitive area blue line)," katanya.

Selain anggota Kompi Alfa yang setiap hari bertugas di sana, katanya, kerja sama antara pasukan INDOBATT dengan tentara Lebanon (Lebanese Armad Forces/LAF) dan kepolisian Lebanon juga mampu mengendalikan konsentrasi massa dari mahasiswa American University Beirut.

"Unjuk rasa berhasil diredam oleh pasukan INDOBATT hingga massa mulai membubarkan diri pada pukul 21.00 waktu setempat," katanya.

Sejak 11 Mei 1948, warga Palestina kehilangan tanah kelahirannya karena wilayahnya telah didaku (diklaim) sebagai wilayah Israel, sehingga peringatan Nakba memicu warga Palestina berunjuk rasa menentangnya, karena Hari Nakba merupakan Hari Bencana bagi warga Palestina.

Selain di perbatasan Syria yaitu di wilayah ketinggian Bukit Golan, unjuk rasa juga terjadi di sepanjang wilayah "sensitive area blue line" yang merupakan perbatasan antara Israel dengan Lebanon.

"Kasiops INDOBATT Mayor Inf Hendriawan Senjaya melaporkan peristiwa unjuk rasa terjadi mulai 14 Mei 2011 pukul 19.00 waktu setempat dan massa mulai membubarkan diri pada pukul 21.00 waktu setempat," katanya.

Peristiwa unjuk rasa kembali terjadi keesokan harinya yaitu pada 15 Mei, namun konsentrasi massa terbesar terjadi di luar wilayah operasi INDOBATT, yaitu di wilayah area operasi Sektor Barat atau tepatnya di daerah Marun Ar 'Ras yang merupakan wilayah Kontingen Perancis (Force Commander Reserve/FCR).

"Unjuk rasa di wilayah itu berlanjut menjadi sebuah bentrokan antara warga sipil Palestina dengan IDF yang memakan korban di pihak sipil Palestina sebanyak 10 orang meninggal dunia, tiga luka parah, dan 118 luka-luka," katanya.

Informasinya, hal itu dipicu warga Palestina yang mencoba menyeberang "technical fence" (pagar pembatas wilayah Israel-Lebanon) dan ditanggapi secara represif oleh Israel dengan mengeluarkan tembakan ke arah warga sipil Palestina.

"INDOBATT telah meningkatkan penjagaan di sepanjang blue line dengan cara menempatkan TMOP (Temporary Observation Post) dan setiap saat pasukannya selalu memantau perkembangan situasi yang terjadi," katanya.

Selain itu, INDOBATT bekerja sama dengan LAF juga menerapkan konsep pagar betis di sepanjang "sensitive area blue line" untuk mengantisipasi pembubaran massa yang melintasi dua jalur utama wilayah operasi INDOBATT yaitu Ganduriyah dan El Addaisse.

"Dengan langkah antisipasi yang diterapkan oleh INDOBATT di bawah Komando Letkol Inf Hendy Antariksa, massa akhirnya tidak melanjutkan kegiatan unjuk rasa di wilayah ini dan secara berangsur-angsur mereka kembali dan membubarkan diri," katanya.

sumber : republika

‘Israel’ Punya Persenjataan Canggih? Kok Pakai Agen yang Menyamar Sebagai Muslimah Palestina?

Situs Electronic Intifada melansir bukti-bukti betapa angkatan perang Zionis yang dikabarkan sangat canggih itu ternyata menggunakan modus ‘kuno’: menanam agen dan kaki tangan yang menyamar di tengah para pengunjukrasa An-Nakbah pada Ahad 15 Mei kemarin.

Seorang wartawan independen, Jon Elmer, menggambarkan betapa para agen Zionis itu menyamar seolah mereka orang Palestina lalu menangkapi warga Palestina yang sesungguhnya.

Wartawan lainnya, Jared Malsin, mengirimkan foto Reuters yang dimuat The New York Times yang menggambarkan agen Zionis menyamar sebagai Muslimah Palestina bersenjata.

Dalam foto itu, si ‘wanita Palestina’ itu tengah dimasukkan ke sebuah mobil polisi Zionis sesudah ‘menolong menangkap seorang pengunjukrasa Palestina.’

Malsin menggunakan istilah ‘baltagiya’ untuk menggambarkan pasukan preman terorganisir yang ikut menggebuki para pengunjukrasa di Mesir beberapa bulan lalu.

Penggunaan para kaki tangan Zionis yang menyamar sebagai orang Palestina – dikenal sebagai mustarrabin dalam bahasa Arab dan mistaravimdalam bahasa Ibrani – bukanlah hal baru dalam sejarah penjajahan Zionis atas Palestina.

Mustarrabin sendiri berarti “menyerupai orang Arab.”

Pada 2008, empat orang Mujahidin di Bait Lahm (Betlehem) di Tepi Barat ditembaki para komando Zionis yang menyamar sebagai orang Palestina.

Pada Oktober 2010 lalu, beberapa ratus orang warga Palestina yang berunjukrasa damai di desa Ummul Fahmi juga harus berhadapan dengan 1500 polisi Zionis termasuk yang menyamar sebagai orang Palestina. (OH/Sahabat Al-Aqsha)

Samuel Dahana, Aktivis Kristen Yang 'Pro Zionis Israel'

Jakarta - Ketua 'Perayaan Hari Kemerdekaan Israel', Samuel Dahana mengaku sebagai Jemaat Gereja Kristen Jawa di Bandung. Ia khawatir, pihak gereja marah, padahal ia tahu jemaat Gereja Kristen Jawa itu kalem-kalem. Pengakuan itu disampaikan Samuel kepada sejumlah wartawan media Islam, Kamis (12/5/2011) di Jakarta.

Kecintaan Samuel Dahana yang saat ini menjadi Ketua Panitia Perayaan Hari Kemerdekaan Israel pada Israel berawal sejak ia duduk di bangku SMA, bermula dari ajaran dan keyakinan agama Nasrani yang ia anut, bahwa zionis itu ada didalam Al Kitab. Ada alasan khusus, kenapa sampai harus memperingati HUT Israel?

Menurut Samuel, ada firman Tuhan yang mengatakan, “Barangsiapa memberkati Israel akan diberkati. Dan barangsiapa yang mendukung Israel akan diberkati, dan olehmu semua bangsa akan diberkati.” (Kejadian 12 : 3). Firman inilah yang menjadi istimewa. Ketika banyak orang mengutuk dan mengecam Israel, kami tetap memberkati.

Sudah sangat jelas, Zionis Israel adalah Bangsa penjajah. Dalam hal ini, Israel telah menjajah bangsa Palestina. Pembukaan UUD 45 disebutkan, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Lalu apa kata Samuel?

“Bagi kami, ada perbedaan persepsi, jika dikatakan Israel menjajah Palestina. Persepsi kami adalah Israel itu tidak menjajah Palestina. Karena sejarah mencatat, negara Palestina itu tidak ada, bahkan raja-raja Palestina itu memang tidak ada. Secara historis, sejarah tidak mengatakan demikian.” 

Yang ada sekarang ini, kata Samuel, adalah hanya orang-orang Jordan, dan Palestina itu sendiri baru terbentuk setelah Israel merdeka. “Mereka menyebut dirinya orang Palestina. Jadi orang Palestina itu ya orang Arab itu. Tapi negara Palestina itu sebenarnya tidak pernah ada. Itu keyakinan kami. Dan kami melihatnya dari sisi kebenaran sejarah, walaupun Israel mendapat kecaman dunia,” jelasnya.

Ditanya, sejauh mana Anda menilai konflik Palestina-Israel? "Saya melihatnya sebagai tragedi kemanusiaan, orang disuruh pindah, namun masing-masing punya kepentingan, merasa benar sendri.”

Anda mengaku Nasrani, bukankan di kalangan Kristiani ada yang mengkritisi Israel? Kenapa Anda justru pro Israel? “Orang Kristen yang kontra terhada Israel memang ada. Bahkan orang Yahudi sendiri juga mengkritisi zionis Israel,” jawabnya lugas.

Harapan Samuel, citra Israel harus diungkap kebenarannya, mau jelek atau bagusnya. Jika Israel melangar kemanusian dihukum saja. “Sekarang ini seperti perang media. Setidaknya, masyarakat bisa memahami Israel secara terbuka. Sehingga kita diberkati. Negara kita kan kaya raya, tapi panennya sering gagal, itu tandanya tidak diberkati.”

sumber : suara-islam.com 

 

Polri Tak Izinkan 'Perayaan HUT Israel'

"Bahkan seandainya telah memenuhi prosedur pun tak boleh mengibarkan bendera Israel."

Anton Bahrul Alam (Martuji | Surabaya)

Mabes Polri tak mengizinkan perayaan hari jadi 'negara Israel' yang rencananya akan diadakan Sabtu 14 Mei 2011 oleh Komunitas Yahudi Indonesia.

"Kami sudah cek di semua Polres di Jakarta. Tak ada kelompok yang meminta izin untuk merayakan HUT berdirinya Israel," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, di Mabes Polri, Jumat 13 Mei 2011.

Anton menjelaskan pengajuan permohonan izin aksi di ruang publik harus diserahkan ke polisi paling tidak seminggu sebelum acara agar bisa dikaji dan diproses lebih lanjut. "Kalau hari ini minta izin, jelas tak akan dikabulkan karena waktunya terlalu mepet," jelas Anton.

Anton juga mengungkapkan Polri tak akan segan-segan membubarkan perayaan 'HUT Israel' jika ada kelompok yang tetap nekat merayakan.

"Bahkan seandainya telah memenuhi prosedur pun tak boleh mengibarkan 'bendera Israel' di Indonesia," tutup Anton.
• VIVAnews

Istana Larang Komunitas Pro Zionis Rayakan 'HUT Israel'

Julian (Foto: K Yudha Wirakusuma/Okezone)

JAKARTA - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dengan tegas mengatakan akan melarang perayaan HUT Israel oleh komunitas Yahudi di Jakarta pada pada 14 Mei mendatang. Dengan catatan apabila kegiatan tersebut meresahkan masyarakat.

"Tidak boleh ada pihak manapun yang bisa melakukan tindakan atas nama apapun yang berakibat meresahkan masyarakat. Jadi jelas akan ada tindakan dalam pengertian itu akan ditertibkan," katanya di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2011).

Julian juga mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. "Jadi kepolisian tentu akan melaksanakan tugas sebagaimana protap atau prosedur yang berlaku," imbuhnya.

Oleh karena itu, Julian mempersilahkan kepolisian untuk memproses izin menggelar acara yang diajukan pihak panitia. “Saya belum tahu (apakah akan diberi izin), silakan tanyakan pada pihak kepolisian. Kemarin kami dengar banyak beredar di media massa dan saya konfirmasi pada kepolisian dan kami dapat laporkan seperti itu.

Dalam kaitan ini, Julian mewakili Presiden telah berkonsultasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman. "Saya telah berkonsultasi dengan pihak kepolisian dan bicara dengan Pak Kapolda untuk mendengar bagaimana pihak kepolisian sudah mendapat laporan terkait hal tersebut," tutupnya.
(ful)


sumber : okezone

Inisiator HUT Israel : 'Saya Menghimbau Umat Kristen Mendukung Yahudi Secara Terbuka... Mendukung Israel Bagian Iman Kristen'

Wawancara Dengan Inisiator 'Perayaan HUT Israel'

"Pengibaran 'bendera Israel' ini adalah awal gerakan umat Kristen dukung Israel dan Yahudi secara terbuka. Selama ini umat Kristen takut-takut. Dengan cara ini saya menghimbau untuk mendukung 'Yahudi dan Israel' secara terbuka." demikian ujar Inisiator HUT Israel, Unggun Dahana.

Unggun Dahanadi - inilah.com/Agus Priatna

 Jakarta - Komunitas Zionis di Jakarta, Sabtu (14/5/2011) akan menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke 63 negara Zionis, Siapa saja yang mengikuti? Apa motivasi penyelenggaraan acara tersebut?

Inisiator perayaan HUT ke 63 Israel, Unggun Dahana, menyebutkan tujuan penyelenggaran perayaan kemerdekaan Israel merupakan gerakan umat Kristiani untuk mendukung 'Israel dan Yahudi secara terbuka'.

"Di samping juga kami mendukung dibukanya jalur perdagangan antara Indonesia dan 'Israel'," katanya kepada INILAH.COM melalui pesan elektronik di Jakarta, Rabu (11/5/2011). Berikut wawancara lengkapnya:


Apa motivasi Anda dan teman-teman menggelar perayaan 'HUT Kemerdekaan Israel' di Jakarta?

Pengibaran bendera Israel ini adalah awal gerakan umat Kristen dukung 'Israel dan Yahudi secara terbuka'. Selama ini umat Kristen takut-takut. Dengan cara ini saya menghimbau untuk mendukung Yahudi dan Israel secara terbuka. Mendukung perdagangan Israel dan Indonesia.

Pelaksanaan selajutnya menggalang kerjasama Indonesia dan Israel untuk kepentingan bisnis. Selama ini ada penganut Yahudi tapi diam-diam, ke depannya dengan cara ini supaya terbuka. Seperti Taiwan, meski tidak punya hubungan, bisnis kita besar.

Berapa jumlah komunitas Yahudi di Indonesia?

Ada ribuan di Jakarta, tapi mereka tidak berani terbuka untuk membuka identitas mereka. Kita tidak tahu mereka itu Yahudi karena membaur dengan pribumi cukup kental. Nah untuk acara besok, kami membatasi hanya 10 orang saja, karena kalau melibatkan banyak orang maka itu butuh izin keramaian dari kepolisian sehingga agak repot.

Kalau besar-besarapan juga agak mepet. Seminggu setelah acara tersebut, kita akan menggelar acara serupa di Bandung, Surabaya, Semarang, dan kota-kota besar di Jawa. Mereka berasal dari Muslim, Kristen, China, dan Jawa, semuanya membaur. Nanti juga akan hadir media dari Israel untuk meliput acara kita.

Bagainana dengan rencana penggerebekan oleh kelompok FPI dalam acara tersebut?

Saya tidak khawatir dengan ancaman itu. Ada ancaman atau tidak, kami akan mengibarkan bendera Israel di Jakarta. Kami tidak takut dengan ancaman mereka.

DPR menyarankan agar acara tersebut tidak digelar karena akan kontraproduktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

Umat kristen harus mengungkapkan imannya secara terbuka. Saya sangat menghargai imbauan DPR. Tapai bagaimanapun umat Kristen mengibarkan bendera Israel. Pengibaran bendera Israel ini bagaian dari iman Kristen.

Kita dilindungi oleh UUD 1945 mengenai kebebasan berendapat. Mendukung Israel bagian iman Kristen. Karena umat Kristen ini tidak dipisahkan dari iman Kristen. Kita bukan asal mendukung saja bukan dengan tujuan yang jelas.


sumber : inilah.com

Kebijakan Rasis, Zionis Cabut 140 Ribu Status Kependudukan Warga Palestina

Ribuan warga Palestina yang bepergian ke luar negeri dilaporkan telah kehilangan status kependudukan mereka setelah rezim Tel Aviv menjalankan 'rencana' mereka tanpa peringatan.

Dokumen dari kementerian keadilan 'Israel' mengungkapkan bahwa pemerintah Zionis menggunakan prosedur rahasia untuk membatalkan status kependudukan 140.000 warga Palestina di Tepi Barat antara 1967 hingga 1994, koran Haaretz melaporkan Rabu ini (11/5).

Laporan ini menambahkan bahwa prosedur digunakan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri melalui Yordania. Mereka diperintahkan di perbatasan persimpangan jembatan Allenby untuk menukar kartu ID mereka yang memungkinkan mereka untuk menyeberang ke Yordania.

Warga Palestina yang menyeberang malah mendapatkan diri mereka sudah bukan penduduk Tepi Barat lagi termasuk pelajar yang lulus dari perguruan tinggi asing, pengusaha, dan buruh yang berangkat kerja di negara-negara Teluk.

Sebuah organisasi hak asasi manusia 'Israel', mengkritik langkah itu dan menyebutnya sebagai kebijakan demografis yang tidak sah dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

"Penarikan massal kependudukan dari puluhan ribu warga Tepi Barat, sama saja dengan pengasingan permanen dari tanah air mereka, ini merupakan kebijakan demografis tidak sah dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional," kata organisasi HAM tersebut.

Kelompok hak asasi manusia ini juga mencatat bahwa tidak diketahui jumlah penduduk Gaza yang telah kehilangan hak kependudukan mereka dengan cara yang sama.(fq/prtv)


sumber : eramuslim

Hamas Ultimatum Zionis Akui Palestina Dalam Tempo Satu Tahun

Khalid Misyal, Kepala Politbiro Hamas mengatakan Selasa kemarin (10/5) bahwa gerakannya bersedia untuk memberikan Israel waktu perpanjangan selama satu tahun untuk mengakui negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Misyal mengatakan bahwa Hamas tidak akan menyatakan perang terhadap Zionis pada akhir tahun ini, melainkan, akan menambahkan kartu tambahan untuk pengakuan mereka.

Pada kunjungan ke Mesir untuk bertemu dengan faksi-faksi yang memimpin pemberontakan terhadap Mubarak, Misyal mengatakan "agar Israel tidak menemukan alasan untuk menghalangi kesepakatan persatuan, kita bersedia untuk menawarkan perpanjangan satu tahun dalam rangka untuk memeriksa niat mereka."

Misyal menolak untuk mengkritik rezim Mesir sebelumnya dan mengatakan bahwa mereka pernah memiliki peran positif terhadap masalah Palestina dan semua isu tentang persatuan Palestina dan urusan internal Palestina.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Reuters, hari Minggu lalu Misyal mengatakan bahwa masalah pengakuan Palestina oleh Israel hanya dapat diatasi setelah negara merdeka didirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

"Pertama memungkinkan rakyat Palestina untuk hidup di tanah mereka secara bebas untuk mendirikan negara merdeka mereka sendiri kemudian meminta rakyat Palestina, pemerintah dan para pemimpin tentang posisi mereka terhadap Israel," katanya menegaskan.

Misyal menambahkan masyarakat internasional harus menekan Israel untuk mengakui Palestina, bukan sebaliknya. "Israel harus mendapat tekanan," tegasnya.

"Apa yang dibutuhkan hari ini adalah melakukan perlawanan dalam segala bentuknya, yang bersenjata dan perjuangan masyarakat," katanya, menambahkan bahwa ia berniat untuk mencoba membujuk Fatah untuk mengadopsi pendekatan baru untuk memaksa Israel mengakhiri pendudukan. (fq/ynet)


sumber : eramuslim

Amerika Cabut Bantuan, Zionis Blokade Dana Pajak , Tapi Uni Eropa Kirim US$ 124 Juta Untuk Palestina

Segera sesudah pemerintahan Zionis membekukan dukungan dana pajak sebesar USD 105 juta, Uni Eropa maju dan menyiapkan dana USD 124 juta bagi pemerintahan Palestina bersatu.

PIC melaporkan, Uni Eropa menyatakan Jum’at 6 Mei kemarin akan menyediakan dana sebesar itu untuk membantu membayar gaji para pekerja dan menolong keluarga-keluarga miskin.

Keputusan itu diambil sesudah pemerintahan Zionis membekukan aliran dana bantua

nnya Ahad lalu, sebagai hukuman atas keputusan faksi Fatah berekonsiliasi dengan Hamas.

Uni Eropa mengirimkan dana itu secepatnya atas desakan PM Otoritas Palestina Salam Fayyad. Sebanyak USD 40 juta akan digunakan untuk membayar gaji pekerja di sektor umum seperti para perawat, dokter dan guru.

Sebanyak USD 45 juta lagi dikirimkan untuk menolong keluarga miskin.

Dana dialirkan melalui mekanisme khusus Uni Eropa dan merupakan tambahan di luar € 100 juta yang sudah dijanjikan untuk 2011.

Sejak 2008, Uni Eropa sudah memberikan bantuan sebesar € 762 juta kepada Otoritas Palestina.

Namun sementara itu 29 anggota Kongres Amerika mendesak Presiden Obama untuk mencabut bantuan bagi Palestina bila Hamas tetap menolak mengakui negara penjajah Zionis. (GP/Sahabat Al-Aqsha)

sumber : sahabat al-aqsha

Hormati Rekonsiliasi, Hamas Menghimbau Pejuang Tidak Serang Zionis

Pemimpin Hamas di Jalur Gaza menyeru kelompok-kelompok pejuang Palestina agar menahan diri untuk tidak melancarkan serangan ke Israel, sesuai kesepakatan gencatan sejata de facto usai pertempuran bulan lalu.

Seruan Hamas hari Kamis (05/5) itu dimaksudkan untuk melancarkan proses rekonsiliasi Palestina yang sedang diupayakan bersama pemerintah di Tepi Barat.

"Saya menghimbau agar pemerintah yang akan datang ini diberi kesempatan untuk menjalankan gencatan senjata," kata Ismail Haniyah dalam pidato usai menandatangani kesepakatan bersatu dengan faksi Fatah di Kairo.

Meski demikian, Haniyah menegaskan bahwasanya mereka tidak takut ancaman dan tidak gentar terhadap penjajah. Hanya saja Palestina berusaha untuk tidak menciptakan perang baru.

Dalam pidato itu juga Hamas meminta agar polisi yang berada di bawah komando Fatah berhenti menangkapi aktivis Hamas dan simpatisannya yang berada di Tepi Barat.

Menurut Haniyah saat ini masih ada orang-orang yang terkait dengan Hamas berada dalam tahanan polisi di Tepi Barat, dan itu tidak mendukung kondisi rekonsiliasi yang sedang diupayakan.*


Sumber : hidayatullah.com

Mahmoud Abbas: 'Kami Tidak Akan memaksa Hamas Mengakui Israel'

Mahmoud Abbas ()kiri) dan Ketua Biro Politik Hamas, Khaled Meshal

Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas menyatakan bahwa pemerintahan mendatang tidak akan memaksa gerakan muqawama Hamas untuk mengakui rezim Zionis Israel. Kantor berita Fars melaporkan, Abbas kemarin (4/5) ketika berada di Kairo dan saat mengunjungi kantor koran al-Ahram mengatakan, "Kami akan membentuk pemerintahan teknokrat dan tidak akan memaksa Hamas mengakui Israel."

Ditambahkannya bahwa pada pemerintahan mendatang akan terbentuk sebuah pemerintahan yang terdiri dari para menteri yang nama-nama mereka telah diakui masyarakat internasional. Menurutnya, tugas pemerintahan mendatang adalah menggelar pemilu kepemimpinan, parlemen, dan dewan nasional PLO.

Abbas menekankan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu mendatang dan juga ia tidak akan terlibat dalam PLO. "Oleh karena itu, saya tidak bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi setelah itu," ungkap Abbas.

Pemimpin Otorita Ramallah menegaskan, "Kami menginginkan persatuan nasional Palestina dan kami berkumpul di Kairo saat ini untuk mendeklarasikan rekonsiliasi nasional. Mulai besok kami akan berupaya membentuk pemerintahan baru."

Di akhir pernyataannya, Abbas menyinggung rencananya mengikuti sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September mendatang untuk menggalang pengakuan Palestina sebagai negara independen sekaligus menjadi anggota PBB.


sumber : republika

PM Zionis Keliling Eropa Cari Dukungan Tolak Rekonsiliasi Palestina

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Rabu (4/5) bahwa pakta persatuan antara Fatah dan Hamas adalah pukulan luar biasa bagi perdamaian dan dirinya bersumpah untuk memberikan titik tekan soal ini dalam pembicaraan dengan para pemimpin Inggris dan Perancis.

Netanyahu membuat pernyataan ini di London setelah Presiden Palestina dan pemimpin Fatah Mahmud Abbas "berdamai" dengan pemimpin Hamas Khalid Misyal pada upacara di Kairo pada hari Rabu, mengakhiri permusuhan hampir empat tahun di antara kedua faksi yang saling bertikai tersebut.

"Apa yang terjadi hari ini di Kairo merupakan pukulan yang luar biasa untuk perdamaian dan kemenangan besar bagi terorisme," kata Netanyahu kepada wartawan menjelang pertemuan dua jam dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Dia menambahkan bahwa kecaman baru-baru ini Hamas terkait pembunuhan pemimpin Al-Qaidah Usamah bin Ladin oleh pasukan AS membuktikan bahwa kelompok ini membawa Palestina ke dalam politik mainstream yang hanya akan membahayakan peluang perdamaian di Timur Tengah.

"Ini merupakan kemunduran luar biasa bagi perdamaian dan kemajuan yang besar untuk teror," katanya menegaskan.

Kunjungan Netanyahu ini juga memperingatkan adanya sebuah perjuangan besar sekarang yang sedang berlangsung di Timur Tengah antara kekuatan-kekuatan demokrasi dan moderasi, dan kekuatan tirani dan teror.

"Saya pikir nasib Timur Tengah dan nasib perdamaian tergantung pada keseimbangan," tambahnya.

Netanyahu akan terbang ke Paris pada hari Kamis ini (5/5) untuk menyampaikan kasusnya kepada Presiden Perancis Nicolas Sarkozy pada saat pemerintah Zionis mencoba untuk melawan PBB memberikan pengakuan atas negara Palestina. (fq/afp)

sumber : eramuslim