Skenario "Serangan September" Zionis ke Tepi Barat dan Yerusalem

Rezim zionis Israel dengan dukungan kelompok-kelompok ekstrimis sayap kiri, diam-diam melakukan persiapan untuk melakukan serangan terhadap warga Palestina bulan September mendatang.

Persiapan "perang" itu dilakukan sebagai respon atas upaya yang dilakukan Otorita Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang, untuk mendapatkan pengakuan Palestina sebagai negara dan menjadi anggota penuh di PBB seperti negara-negara lainnya.

Rezim zionis dan kelompok-kelompok ekstrimis sayap kiri di Israel memutuskan untuk membekali para pemukim Yahudi yang tinggal di pemukiman-pemukiman ilegal di wilayah Palestina, dengan granat dan gas air mata. Mereka disiapkan untuk menyerang warga Palestina dengan strategi "anak-anak (Yahudi Israel) melawan anak-anak (Palestina), perempuan lawan perempuan."

Selama ini, orang-orang Yahudi Israel yang tinggal di pemukiman-pemukiman ilegal di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem, hampir setiap hari melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap warga Palestina. Banyak pemukim Yahudi ilegal itu yang memiliki senjata dan sudah terlatih untuk menghadapi situasi "bertempur" dengan warga Palestina.

Sedikitnya lebih dari setengah juta senjata otomatis dimiliki oleh para pemukim Yahudi ilegal dan karena memiliki senjata, praktis mereka juga memiliki amunisi yang jumlahnya tak terbatas.

Sejumlah organisasi pemukim Yahudi fundamentalis mengakui bahwa mereka sudah melakukan persiapan untuk melakukan serangan ke sejumlah wilayah Palestina, sejak bulan Agustus kemarin. Dan serangan-serangan itu sejatinya sudah mereka lakukan untuk mencegah upaya yang dilakukan Otorita Palestina di PBB.

Kelompok-kelompok Yahudi fundamentalis itu sudah menyiapkan skenario untuk melakukan konfrontasi saling berhadap-hadapan dengan warga Palestina dengan target menimbulkan jumlah korban sebanyak mungkin di pihak warga Palestina.

Tokoh-tokoh Yahudi ekstrimis yang menjadi "dalang" rencana serangan itu antara lain anggota parlemen Israel Michael Ben-Ari dari Partai Persatuan Nasional yang berhaluan garis keras, serta sejumlah organisasi pemukim Yahudi ekstrimis seperti Hilltop Youth Movement, gerakan Kahane Chai dan tentu saja Menlu Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman.

Rencana "Serangan September" Israel ke Palestina tertuang dalam sebuah dokumen setebal delapan halaman. Dalam dokumen itu disebutkan pula operasi serangan ke kota-kota sampai ke desa-desa Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem, dengan slogan "Mari transformasikan (bulan) September dari sebuah ancaman menjadi sebuah peluang sejarah untuk mengubah aturan permainan."

Surat kabar Israel Haaretz juga membocorkan sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa militer zionis sudah mendistribusikan peta dimana dalam peta itu, pemukiman-pemukiman Yahudi ditandai dengan garis merah. Dokumen itu menginstruksikan tentara-tentara zionis untuk menembak di bagian kaki, jika ada warga Palestina yang dianggap terlalu dekat dengan kawasan pemukiman Yahudi.

Instruksi tersebut tidak membedakan apakah warga Palestina yang dianggap mendekati pemukiman sedang melakukan aksi damai. (aisyah/im)

Tekanan Makin Kuat, Akankah Hamas Mengakui 'Negara Israel' ?

Israel-Hamas

Saat ini berbagai pihak terus menekan Hamas agar mengakui 'Negara Israel' sebagai syarat menerima kesepakatan rekonsiliasi Palestina dan keterlibatannya dalam pemerintah persatuan Palestina yang akan dibentuk yang akan melibatkan dua kekuatan terbesar Palestina Hamas dan Fatah.

Presiden Amerika Obama mendukung sikap Israel menolak rekonsilasi nasional Palestina yang disampaikan di pidato tahunan lobi yahudi AIPAC. “Tidak masuk akal 'Israel' berunding dengan Hamas yang menolak mengakui eksistensi penjajah ini,” tukas Obama.

Presiden Turki Abdullah Goul mengulang lagu yang sama ketika dalam wawancaranya dengan harian Wall Street Journal Amerika edisi kemarin. Ia sepakat penuh dengan presiden Obama bahwa Israel tidak bisa berunding dengan pihak yang tidak mengakui haknya untuk eksistensi. Dan untuk pertama kalinya ia menyampaikan kepada Khalid Misyal saat berkunjung ke Ankara 2006 bahwa Hamas harus “logis” soal pengakuan 'eksistensi Israel'.

Ini adalah tekanan sistematis mendorong Hamas akan melepaskan diri dari poin terpenting dalam piagamnya yakni “menolak mengakui Israel” dengan alasan mendorong perdamaian menyelesaikan solusi dua negara ke depan.

Belum diketahui sikap Hamas terhadap tekanan ini dan seberapa kemampuannya menghadapinya. Jika dinilai dari lahirnya, gerakan ini menolak semua platformnya. Semua pernyataan pejabat Hamas menolak mengakui Israel dan penjajahan Palestina dan tempat sucinya. Namun pada saat yang sama, mereka menawarkan gencatan senjata sepanjang 30 tahun jika berdiri negara Palestina merdeka di perbatasan jajahan tahun 1967 dan kembalinya pengungsi Palestina. Inilah realistis dan logisme paling tinggi dari Hamas.

PLO pernah mengalami tekanan yang sama yang akhirnya mengakui kesepakatan Oslo dan mengakui negara Israel, membuang ‘tindakan terorisme’ dan perjuangan bersenjata, serta mengadopsi solusi dua negara dan perundingan damai sebagai jalan satu-satunya menuju negara Palestina merdeka.

Namun pengalaman PLO berujung kepada kegagalan. 18 tahun setelah perundingan ditempuh PLO, negara Palestina masih jauh panggang dari api. Lebih berbahaya lagi, infiltrasi permukiman yahudi di Tepi Barat tidak lagi menyisakan lahan untuk mendirikan negara Palestina.

Saat elit PLO menandatangani kesepakatan Oslo di taman Gedung Putih Amerika September 1993, jumlah warga pemukim yahudi di Tepi Barat hanya 140 ribu orang. Kini jumlah mereka di Tepi Barat dan Al-Quds mendekati setengah juta warga penjajah.

Yang menyakitkan, saat tekanan terhadap Hamas semakin membesar dari banyak pihak agar mengakui 'Negara Israel' baik dari Amerika dan negara Eropa sebagai syarat ikut dalam perundingan politik, Barack Obama mundur dari sikap menentang permukiman yahudi. Bahkan ia mundur dari alenia paling penting dalam pidato bersejarahnya soal berdirinya negara Palestina di perbatasan Juni 1967 demi menyenangkan lobi yahudi dan meredam kemarahan Netanyahu.

Soal pengakuan terhadap Israel adalah titik paling krusial dalam piagam Hamas dan tidak mungkin melanggarnya secara cuma-cuma hanya untuk merespon tekanan Amerika dan untuk sekadar duduk-duduk dengan sebagian pejabat Amerika dan Eropa. Tekanan itu adalah perangkap yang sudah diatur demikian rapi untuk mengosongkan ideologi Hamas dari tulang punggungnya yang karenanya ia dihormati oleh bangsa Palestina dan mendapatkan kemenangan dalam terakhir dalam pemilu legislatif.

Ketika Netanyahu menolak perbatasan 4 Juni dengan alasan daruratnya keamanan Israel, dan di Gedung Putih mendapat dukungan, maka respon Palestina dari Hamas dan lainnya adalah daruratnya pengakuan terhadap hak Palestina untuk kembali ke tanah air mereka dan berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem serta menghilangkan (mengosongkan) semua permukiman yahudi. Itu semua harus diputuskan sebelum masuk perundingan.

Jika Rezim Zionis, Amerika dan Eropa memiliki syarat, Palestina juga memiliki syarat. Jika terus memberikan kosensi gratis karena tekanan sana sini, maka Israel akan semakin meremehkan Palestina dengan alasan keamanan atau lainnya. Semoga Hamas belajar dari PLO yang pernah dihinakan dan terjebak dalam perangkat pengaku, bukan hanya terhadap 'Negara Israel', tapi juga 'Israel sebagai negara yahudi'. (Editorial Harian Al-Quds)

 
sumber : republika

Bolivia Juga Akui Palestina Merdeka

Itaipu - Berturut-turut sejumlah negara di dunia, khususnya Eropa dan Amerika Latin, mengakui kemerdekaan Palestina. Kali ini Bolivia mengikuti jejak mereka.

Bolivia mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat, mengikuti pendahulunya, Brasil, Argentina, dan Uruguay. Presiden Bolivia, Evo Morales, mengatakan pemerintahnya akan mengirim sebuah surat kepada Presiden Palestina, Mahmud Abbas, untuk mengakui Palestina sebagai "sebuah negara merdeka dan berdaulat".

Dalam pidatonya saat jumpa pers di Paraguay, Morales mengatakan Bolivia akan mengumumkan keputusannya secara resmi kepada sejumlah lembaga internasional pada pekan depan.

Dia menyatakan bahwa "penjajahan suatu bangsa" sedang dilaksanakan di kawasan itu dan menyeru kepada masyarakat internasional untuk ikut andil menghindari hal tersebut.

Brasil, Argentina, dan Uruguay mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka pada awal Desember sehingga memicu kemarahan Israel.(*/dar) 
sumber : wartanews

Norwegia Juga Akui Kemerdekaan Palestina !

Bendera Norwegia

Pemerintah Norwegia akhirnya bergabung dengan lebih dari 130 negara di dunia yang mengakui secara resmi kemerdekaan Palestina berdasarkan teritorial tahun 1967. Menurut laporan Press TV Jumat (17/12), Jonas Gahr Store, Menteri Luar Negeri Norwegia pascapertemuannya dengan Salam Fayyad, Perdana Menteri Otorita Ramallah mengatakan, "Norwegia pada hari Rabu (15/12) telah meningkatkan sikapnya terkait wakil-wakil Palestin di kota Oslo dari delegasi umum menjadi delegasi diplomatik."

Sekitar empat bulan lalu, negara-negara seperti Perancis, Spanyol dan Portugal termasuk negara-negara pertama yang memperbaiki sikapnya dengan meningkatkan status para wakil Palestina. Di awal Desember, sejumlah negara di Amerika Latin seperti Brazil, Argentina dan Uruguai secara resmi mengakui negara Palestina dengan teritorial tahun 1967.

Sementara Senat Amerika pada Rabu lalu (15/12) mengeluarkan pernyataan menolak setiap langkah yang diambil untuk menerima secara resmi kemerdekaan Palestina berdasarkan teritorial tahun 1967. Pernyataan Senat Amerika ini jelas-jelas bertentangan dengan janji pemerintah Barack Obama.
Karena Obama selama ini mengklain akan berusaha membentuk negara Palestina merdeka guna mengakhiri berlanjutnya konflik antara Israel dan Palestina di Timur Tengah. Sejak tahun 1982 hingga kini, Amerika telah memveto puluhan resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya anti-Israel.

sumber : republika

Wawancara dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki

Normal

 

Raid Malki. (news.xinhuanet.com)

Denpasar - Perundingan langsung antara Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bergulir sejak September lalu mandek lagi. Dialog yang digagas Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama terganjal oleh penolakan Netanyahu memperpanjang pembekuan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Pihak Palestina menyalahkan Netanyahu atas kebuntuan ini. Namun, pemimpin dari Partai Likud itu beralasan jika ia meneruskan moratorium, pemerintahan koalisinya bisa bubar.

Tapi, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki menuding itu hanya klaim Netanyahu saja. "Ia seorang pembohong," kata Malki kepada Faisal Assegaf dari Tempo, Kamis (9/12). Berikut penuturannya dalam wawancara khusus di sela pertemuan Forum Demokrasi Bali III di lobi Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.:

Apakah Presiden Mahmud Abbas mengharapkan pengakuan terbuka dari Indonesia terhadap Negara Palestina seperti yang dibuat Brasil dan Argentina?

Tidak perlu, pemerintah Indonesia telah mengakui negara Palestina sejak 1988. Kami sudah memperoleh pengakuan penuh dan kedutaan besar kami disebut Kedutaan Besar Negara Palestina. Kami telah mendapatkan pengakuan dari 108 negara termasuk Indonesia. Kami ingin mengupayakan jumlah negara yang memberikan pengakuan segera bertambah. 

Seberapa penting pengakuan dari Brasil dan Argentina?

Sangat penting karena waktunya sangat tepat. Sekaranglah saatnya bagi masyarakat internasional, khususnya PBB, untuk mengakui Negara Palestina. Brasil dan Argentina adalah negara besar secara demokrasi, ekonomi, dan politik. Pengakuan mereka akan memuluskan jalan bagi negara-negara lain di Amerika Latin untuk memberikan pengakuan serupa. Pengakuan Brasil dan Argentina juga memberikan tekanan bagi Amerika Serikat dan Israel. Jika banyak negara sudah mengakui Negara Palestina, maka penggunaan veto oleh Amerika di Dewan Keamanan menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Kami akan meminta negara-negara Amerika Latin lain, seperti Uruguay, Paraguay, Ekuador, dan Cile mengikuti jejak Brasil dan Argentina. 

Apakah Abbas serius dengan ancamannya membubarkan Otoritas Palestina jika perundingan dengan Israel gagal lagi?

Bukan itu yang ia maksudkan. Yang ia katakan sekarang perundingan dengan Israel menemui jalan buntu, kita harus mulai mencari pilihan lain. Kami punya daftar pilihan yang terdiri dari beberapa poin. Pertama, kami akan minta Amerika mengakui negara Palestina. Jika gagal, kami ke Dewan Keamanan PBB. Jika gagal lagi, kami ke Sidang Majelis Umum. Jika itupun gagal, kami minta pembagian wilayah Palestina oleh PBB. Bila semua ini gagal, kami harus mengambil langkah dramatis sehingga Israel bersedia bertanggung jawab atas persoalan Palestina.

Apakah dalam waktu dekat perundingan bisa bergulir lagi?

Tergantung keinginan Israel menerima keputusan masyarakat internasional, yakni membekukan proyek permukiman Yahudi sebelum perundingan dimulai. Sampai kini Israel masih menolak tuntutan itu dan bermusuhan dengan masyarakat internasional. Amerika bertanggung jawab untuk mencari alternatif agar perundingan langsung bisa dimulai lagi. Mereka juga bertanggung jawab mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan mewujudkan Negara Palestina.

Tapi Netanyahu beralasan jika moratorium dilanjutkan rezimnya bisa jatuh?

Tidak ada yang tahu, ini hanya klaimnya saja. Dari pengalaman sebelumnya dengan Netanyahu, ia pembohong. Ia selalu berbohong kepada masyarakat internasional dan bahkan pemerintahan koalisinya. Netanyahu lebih mengedepankan pemerintahan koalisinya terus berdiri ketimbang berunding dengan Palestina. Masyarakat internasional harus menyadari siapa sebenarnya Netanyahu. Netanyahu sebenarnya bisa membentuk koalisi baru dengan Partai Kadima yang lebih kuat dan mendukung perdamaian.

Anda yakin Presiden Barack Obama serius menyelesaikan masalah Palestina?

Yang kami dengar sejauh ini Obama yakin Negara Palestina perlu berdiri. Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, dia bilang saat berdiri di podium ini tahun depan saya ingin melihat negara anggota baru bernama Palestina. Obama berkomitmen terhadap isu ini dan berusaha agar Negara Palestina terbentuk. Saya berharap ia berupaya lebih keras lagi untuk mencapai tujuan itu.  

sumber : tempointeraktif

Prancis Pun Siap Akui Negara Palestina Merdeka

Bendera Palistina    

Setelah Argentina Brazil, dan Uruguay menyatakan siap mengakui eksistensi negara Palestina merdeka. Kantor Layanan Informasi Palestina melaporkan, menyusul pernyataan resmi Argentina dan Brazil yang mendukung berdirinya negara Palestina merdeka, pemerintah Uruguay menyatakan siap mengakui kemerdekaan Palestina tahun 2011. Uruguay bahkan mengumumkan persiapan yang semestinya untuk membuka kantor perwakilan diplomatiknya di Ramallah.

Sebelum ini Argentina mengumumkan siap mengakui negara Palestina dengan wilayah sebelum tahun 1967. Brazil adalah negara pertama yang menyatakan siap mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka.

Selain ketiga negara itu, Prancis juga menyatakan sikap yang sama dan siap mengakui negara Palestina merdeka dengan batas tahun 1967. Juru bicara pemerintah Prancis mengenai perundingan antara Rezim Zionis Israel dan Otorita Ramallah yang kini terhenti, mengatakan, "Paris berharap proses perundingan ini bisa berjalan kembali."

Sementara itu, menyusul diumumkannya kebijakan dan sikap pemerintah Brazil dan Argentina yang siap mengakui kedaulatan negara Palestina merdeka tahun 2011 dengan wilayah perbatasan tahun 1967, Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyambut baik sikap tersebut.

Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dalam sebuah pernyataan pers menyebut pengumuman sikap Brazil dan Argentina sebagai transformasi penting menyangkut dukungan internasional terhadap hak-hak rakyat Palestina. Ihsanoglu berharap negara-negara lain mengikuti langkah Brazil dan Argentina.

Di saat yang sama, Amerika Serikat menentang langkah Brazil, Argentina, dan Uruguay yang mengakui kemerdekaan Palestina dan menyebut tindakan tersebut 'kontra-produktif' dalam upaya mewujudkan perdamaian Timur Tengah. "Kami tidak berpikir harus teralihkan dari fakta bahwa cara satu-satunya untuk menyelesaikan inti masalah yaitu melalui proses negosiasi langsung," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Philip Crowley.

Sumber : republika

Kian Banyak Negara Amerika Latin Akui Kemerdekaan Palestina

BUENOS AIRES - Argentina dan Uruguay mengatakan mereka bergabung dengan Brazil dalam mengakui sebuah negara Palestina yang merdeka, mendapatkan pujian dari pejabat Palestina tetapi mendapat teguran tajam segera dari Israel.

Israel menyebut pengumuman oleh Buenos Aires "disesalkan" dan mengatakan itu menentang perjanjian Israel-Palestina bahwa keadaan seperti itu hanya harus diakui dengan persetujuan Israel.

Komentar itu mengulangi kritik yang Israel lakukan setelah Brazil memulai gerakan Amerika Selatan pada hari Jumat dengan mengatakan mereka mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, sebelum Perang Enam Hari di mana Israel merebut Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Tetapi pemimpin Fatah, Mahmoud Abbas, dalam kunjungannya ke Turki, menyatakan "kebanggaan" atas keputusan Buenos Aires, menurut sebuah pernyataan resmi.

Menteri luar negerinya, Riad Al-Malki, kepada kantor berita AFP berkata bahwa warga Palestina telah berharap bahwa Paraguay dan negara-negara Amerika Latin lainnya akan membuat "keputusan sejenis".

"Mengakui pemerintah Argentina Palestina sebagai negara yang bebas dan independen dalam perbatasan yang didefinisikan pada tahun 1967," kata Menteri Luar Negeri Argentina Hector Timerman, dalam surat yang dikirim oleh Presiden Cristina Kirchner kepada Abbas.

Timerman mengatakan langkah tersebut mencerminkan konsensus umum di kalangan anggota Mercosur, blok perdagangan Amerika Selatan.

Uruguay kemudian segera mengumumkan akan mengakui negara Palestina tahun depan.

"Uruguay pasti akan mengikuti jalan yang sama seperti Argentina pada 2011," kata wakil menteri luar negeri Roberto Conde AFP. "Kami bekerja untuk membuka perwakilan diplomatik di Palestina, kemungkinan besar di Ramallah."

Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay semuanya membentuk Mercosur, sementara keanggotaan Venezuela sedang menunggu.

Keputusan untuk mengakui negara Palestina berasal dari sebuah "hasrat mendalam untuk melihat kemajuan yang definitif dalam proses negosiasi menuju pembentukan perdamaian yang adil dan tahan lama di Timur Tengah", Timerman kata.

Namun jurubicara kementerian luar negeri Israel Yigal Palmor mengejek keputusan itu: "Keputusan ini disesalkan tidak akan membantu sama sekali untuk mengubah situasi antara Israel dan Palestina."

Israel bereaksi dengan "kesedihan dan kekecewaan" atas deklarasi Brazil dalam masalah ini, mengatakan mereka melanggar perjanjian tahun 1995 yang mereka sepakati dengan Otorita Palestina bahwa negara Palestina seharusnya hanya muncul melalui perundingan bersama.

Anggota parlemen AS juga mengecam keputusan Brazil sebagai "sangat sesat" dan "disesalkan".

Negara -negara Barat telah sepakat bahwa setiap definisi negara Palestina diperlukan persetujuan Israel. Amerika Serikat telah secara konsisten melindungi posisi Israel di Dewan Keamanan PBB.

Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, yang telah mencari peran sebagai mediator dalam situasi Israel-Palestina, membuat pengumuman tersebut tak lama sebelum ia dijadwalkan untuk mundur pada tanggal 1 Januari tahun depan.

Mantan kepala kabinetnya, Dilma Rousseff, telah dipilih untuk mengambil alih kendali kekuasaan. Dia telah berjanji untuk mengejar kebijakan-kebijakannya.

Brazil, Argentina dan Uruguay membuat pengumuman mereka sementara pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina berada di ambang keruntuhan setelah akhir larangan sementara pada permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengatakan pada hari Senin dia "tidak melihat alasan" untuk memperpanjang pembekuan pemukiman.

Abbas mengatakan pihak Palestina tidak akan kembali ke perundingan sementara Israel terus membangun di tanah yang diinginkan Palestina untuk negara mereka.

Dia telah berulang kali mengatakan dia akan mencari pilihan lain jika perundingan perdamaian runtuh- termasuk meminta PBB mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967.

Sekitar 104 negara sekarang mengakui negara Palestina, sesuai dengan misi diplomatik Palestina di PBB.

Negara-negara Amerika Latin lain yang telah mengambil langkah ini adalah Kosta Rika, Kuba, Nikaragua dan Venezuela.

Secara keseluruhan, 150 negara mungkin memiliki beberapa bentuk hubungan diplomatik dengan Palestina, sebuah misi yang memiliki status pengamat di PBB mengatakan.

Presiden AS Barack Obama mengatakan dia berharap misi Palestina akan menjadi anggota penuh PBB pada tahun 2011, bersama negara-negara lain. (iw/ta)

Sumber : suaramedia

Setelah Brazil, Argentina Akui Negara Palestina

Presiden Argentina, Cristina Fernandez (AP Photo)

Setelah Brasil, giliran Argentina yang mengakui kedaulatan Palestina berdasarkan perjanjian perbatasan pada 1967. Bagi Palestina, sikap Argentina kian memperkuat posisi mereka dari penindasan Israel.

Pengakuan kedaulatan itu disampaikan langsung oleh Presiden Argentina, Cristina Fernandez, kepada Presiden Mahmoud Abbas dari Palestina, Senin 6 Desember 2010. Fernandez melontarkan pernyataan itu selang tiga hari dari pengakuan Brasil.

Menteri Luar Negeri Argentina, Hector Timerman, seperti dilansir kantor berita Associated Press, mengatakan bahwa Argentina sangat prihatin target perundingan damai 1991 di Madrid dan 1993 di Oslo belum tercapai. Kini, menurut dia, merupakan waktu yang tepat untuk mengakui Palestina sebagai negara.

“Waktunya telah tiba untuk mengakui Palestina sebagai negara yang bebas dan merdeka,” ujar Timerman.

Dia juga menekankan bahwa Argentina juga akan mempertahankan posisi teguhnya dalam mendukung hak Israel untuk diakui semua bangsa dan dapat hidup damai dan aman di wilayahnya.

“Keputusan Argentina untuk mengakui negara Palestina adalah berdasarkan keinginan para pemimpin negara itu guna mendukung proses negosiasi yang akan menghentikan konflik,” ujar Timerman.

“Penting untuk dicatat bahwa Argentina adalah satu dari ratusan negara yang mengakui Palestina. Hal ini mencerminkan peningkatan konsensus di komunitas internasional mengenai status Palestina,” tuturnya.

Menanggapi pengakuan ini, Menlu Palestina, Riad Malki, mengaku sangat gembira. Dia juga mengatakan bahwa Uruguay, Paraguay, Bolivia, dan Ekuador juga akan menyatakan pengakuannya beberapa hari lagi.

“Pengakuan ini simbolik. Namun, penting karena semakin banyak negara yang mengakui Palestina, maka semakin banyak juga tekanan bagi negara yang meragukan proses perdamaian. Jika Israel tetap menolak mengakui negara Palestina ketika banyak yang mengakuinya, hal ini akan membuat perbedaan,” ujar Malki.

Israel, pada pengakuan Brasil atas kedaulatan Palestina sebelumnya, menyatakan kecewa dan sedih. Israel mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina adalah pelanggaran dari perjanjian interim yang ditandatangani oleh pemerintah Israel dan Palestina pada 1995.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa permasalahan status Tepi Barat dan Jalur Gaza harus didiskusikan dan diselesaikan melalui negosiasi. (art)

Sumber : vivanews