Wikileaks dan Logika Terbalik Para Pemimpin Arab

Wikileaks membuka tabir yang selama ini belum terungkap. Dengan dibukanya kawat yang sifatnya rahasia oleh Wikileaks itu, menelanjangi pandangan dan logika politik para pemimpin Arab, khususnya Arab Saudi. Bagaimana Raja Abdullah telah menempatkan Iran sebagai ancaman yang sangat serius, karena kemampuan nuklirnya. Sehinga, Raja Abdullah perlu mendorong Washington untuk melakukan serangan militer terhadap Iran, yang tujuannya mengeliminasi fasilitas nuklirnya.

Arab Saudi ketakutan terhadap Iran, sama dengan ketakutan Israel terhadap Iran. Jadi antara Arab Saudi dan Israel mempunyai pandangan yang sama terhadap Iran. Arab Saudi dan Israel telah menempatkan Iran sebagai ancman keamanan dan keamanan regional, karena kemampuan nuklirnya. Negara-negara Arab, terutama Arab Saudi dengan segala daya telah mendorong Washington mengambil langkah militer. Ini pembicaraan antara Abdullah dengan Obama, ketika Presiden AS itu berkunjung Arab Saudi, beberapa waktu yang lalu.

Dibagian lain, justru Israel merupakan negara yang memiliki ratusan kepala hulu ledak nuklir, dan sesungguhnya Israellah yang menjadi faktor instabilitas di kawasan Timur Tengah. Israel terus melipatgandakan kemampuan militernya, melalui bantuan AS. Penumpukan arsenal militer, yang paling besar di Timur Tengah, tak lain, adalah di Israel. Karena senjata-senjata AS terus mengalir ke Israel. Ini merupakan kesepakatan antara Israel dengan AS, yang memberikan jaminan keamanan bagi Israel.

Pertemuan yang digagas Presiden Barack Obama, di Washington, beberapa waktu lalu, yang tujuannya untuk melakukan pengurangan senjata nuklir, tidak dihadiri Perdana Israel Benyamin Netanyahu. Israel juga menolak menandatangani perjanjian penyebaran senjata nuklir (NPT). Israel yang dikelilingi negara-negara Arab itu, memiliki sikap paranoid (ketakutan) yang berlebihan. Sehingga, terus melipatkan gandakan kemampuan militernya.

Kondisi Israel seperti itu, nampaknya tidak menjadi pertimbangan para pemimpin Arab. Justru Iran yang baru memulai membangun kemampuan nuklirnya, yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan energinya, mendapatkan respon dari para pemimpin Arab yang sangat berlebihan dengan mendorong AS melakukan serangan militer terhadap Iran.

Arab Saudi sebagai sekutu utama AS telah termakan provokasi Israel, sehingga tidak melihat Israel menjadi sebuah ancaman yang sangat serius dengan kemampuan nuklir yang dimilikinya. Padahal, Israel telah nyata-nyata berulang kali melakukan agresi militer ke negara Arab. Seperti perang tahun 1967, yang akhirnya mencaplok wilayah Arab. Seperti Sinai, Tepi Barat, Jerusalem, dan Dataran Tinggi Golan (Syria).

Israel berhasil memanipulasi para pemimpin Arab melalui operasi intelijen yang mereka lakukan, dan bernhasil mendorong para pemimpin Arab untuk melakukan konfrontasi dengan Iran. Jika Amerika, atau Israel, dan didukung negara-negara Arab, menyerang Iran, maka ini akan menimbulkan kekacauan di Timur Tengah.

Memang faktor Syiah telah membuat para pemimpin Arab menjadi sangat paranoid. Padahal, antara Iran dan Israel, sama-sama menjadi ancaman. Israel dengan ideologi Zionisme yang sangat rasis, dan telah meluluh-lantakkan dunia Islam, dan berusaha terus menjadikan tanah Arab jajahan bagi mereka. Sedangkan Iran yang menganut faham Syiah, yang berbeda dengan Sunni, yang merupakan mayoritas di dunia Islam, yang juga menjadi ancaman. Tetapi, mengapa para pemimpin Arab lebih memilih menjadikan Israel sebagai sekutu dalam menghadapi Iran?

Negara Arab bersekutu dengan Israel dan AS menghadapi Iran. Padahal, Israel yang terus mengkampanyekan tentang ancaman Iran, diam-diam Israel melakukan kerjasama dengan Iran. Israel telah berhasil meracuni logika para pemimpin Arab, dan menyebabkan mereka menjadi ‘tawanan’ Israel, dan bersedia bersama menghadapi Iran.

Para pemimpin Arab sekarang mereka benar-benar menjadi alat Israel, yang sangat tidak realistis dalam melihat ancaman Timur Tengah. Wallahu’alam.

Sumber : eramuslim

Kebakaran Melanda, Rezim Zionis Meminta Bantuan Internasional

Kebakaran hutan di Israel bagian utara (AP Photo/Dan Balilty)

Wilayah pendudukan Zionis Israel dilanda kebakaran hutan yang dahsyat sejak Kamis, 2 Desember 2010. Bencana itu menewaskan sedikitnya 36 orang dan rezim Zionis kini meminta bantuan internasional untuk mengatasinya.

Menurut kantor berita Associated Press, kebakaran hutan itu hingga kini dipandang sebagai yang terburuk dalam sejarah Israel. Api dengan cepat menghanguskan banyak pohon di hutan Carmel, yang terletak di kawasan Galilea, dan kini dikabarkan mendekati kota pelabuhan Haifa. Hingga tengah malam waktu setempat, si jago merah terus mengamuk. "Ini merupakan bencana yang tidak diduga-duga," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut tim penyelamat, sedikitnya 36 orang tewas saat kebakaran itu menghancurkan banyak rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi.

Tim penyelidik baru menduga bahwa kebakaran muncul bisa saja terjadi secara tidak sengaja atau mungkin hasil perbuatan kriminal. Di lokasi kebakaran itu terdapat sebuah kompleks penjara. Para petugas pun berjuang keras berpacu dengan waktu dalam mengevakuasi semua tahanan.

Pemerintah Zionis Israel lalu meminta kerjasama internasional untuk membantu memadamkan api. Sejumlah negara bersedia segera membantu pengiriman personil dan peralatan pendukung. Mereka diantaranya Yunani, Spanyol, Siprus, Inggris, Rusia Azerbaijan, Rumania, dan Bulgaria.

Bahkan, sejumlah negara yang selama ini bersitegang dengan Israel atas isu politik di Timur Tengah pun menyatakan minat untuk membantu. Mereka yaitu Turki, Mesir, dan Yordania.

Permintaan Israel itu termasuk langka, mengingat negeri Yahudi itu sangat mengandalkan sumber domestik dalam mengatasi masalah dalam negeri dan lebih sering mengirim tim bantuan ke luar negeri.

Tidak seperti biasa, Israel tahun ini mengalami musim panas yang lebih panjang dan sedikit hujan.

Sumber : vivanews





Note : 

sekitar 40 korban tewas aja mereka minta bantuan, bagaimana dengan korban rakyat palestina yang dibantai atau korban yang tewas akibat blokade yang dilakukan oleh penjajah Zionis ??

Blokade Israel Tewaskan Puluhan Warga Palestina

Gaza City - Kekejaman Israel dengan melakukan blokade terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, sama saja dengan membunuh mereka secara perlahan karena ketiadaan pasokan barang kebutuhan hidup dan obat-obatan.

"Blokade Israel yang telah berlangsung selama empat tahun di Jalur Gaza telah mengakibatkan kematian puluhan warga Palestina karena masalah kesehatan akibat terhentinya pasokan obat-obatan untuk rumah sakit Gaza," ungkap kelompok hak asasi manusia Palestina.

"Masalah ini diperparah oleh ketidakmampuan para warga Palestina untuk bepergian ke luar negeri untuk melakukan perawatan medis," tambah mereka.

Blokade ilegal yang diterapkan Israel terhadap Jalur Gaza sejak 2006 lalu telah menurunkan kualitas hidup penduduk Jalur Gaza. "Blokade saat ini juga telah memberlakukan pembatasan terhadap arus impor dan ekspor barang ke dan dari Gaza, sehingga mencegah warga Gaza untuk bisa menikmati kondisi hidup yang lebih baik karena meningkatnya pengangguran dan kemiskinan," tambah mereka.

"Karena pengepungan, warga Gaza juga menderita ancaman terhadap akses mereka terhadap kebutuhan dasar, seperti air minum dan listrik."

"Selain itu, warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat sering mendapatkan perlakuan tak berperikemanusiaan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) serta sering merusak harta benda mereka. Perempuan menderita karena penahanan sewenang-wenang tentara Israel terhadap suami dan anak-anak mereka," tambah mereka.

Sering dengan tanpa alasan, pasukan Israel menerobos masuk ke dalam rumah serta melakukan penggeledahan. Selain diserang, dibom dan ditembak, warga Palestina juga menderita karena tanah mereka disita, rumah mereka dihancurkan sehingga para warga Palestina banyak yang tunawisma.

Sebanyak 35 perempuan Palestina kini ditahan di penjara-penjara IDF dalam kondisi yang menyedihkan, dengan perlakukan yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat manusia.(*/dar)

Sumber : wartanews

Politik Netanyahu Justru Satukan Bangsa Palestina?

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu

dalam acara peringatan di Sde Boker pada

14 November 2010. Netanyahu dan rezimnya

secara keras mempersulit dialog perdamaian

denganPalestina. (Foto: Getty Images)

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berada di Amerika Serikat minggu ini, namun beberapa pengamat mengharapkan suatu terobosan langsung atau signifikan dalam pembicaraan damai dengan kepemimpinan Palestina.

Di depan umum, Netanyahu memelihara komitmennya untuk janji yang dibuatnya tahun lalu, tak lama setelah ia membentuk pemerintah sayap kanannnya, untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina yang didemiliterisasi.

Namun sejauh ini dia telah membuktikan bahwa ia tidak bersedia atau tidak akan memperbarui bahkan membekukan parsial bangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat - syarat utama yang ditetapkan oleh Mahmoud Abbas untuk menghidupkan kembali perundingan.

Sebagian besar kabinet Netanyahu, termasuk menteri luar negeri Avigdor Lieberman, nyaris tak menyembunyikan oposisi mereka pada pendirian negara merdeka Palestina. Sebaliknya, Netanyahu telah memberikan prasyarat sendiri: bahwa Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, sebuah syarat yang ditentang oleh internasional.

Seorang analis politik terkemuka mengatakan gambar tidak begitu suram bagi Palestina seperti yang terlihat.

Asad Ghanem, seorang profesor ilmu politik di Universitas Haifa, memprediksi Netanyahu dan kabinetnya akhirnya akan datang untuk melunturkan sifat keras kepala mereka.

Dukungan keras dan tak tahu malu dari "sebuah ideologi supremasi Yahudi" oleh Netanyahu dan pendukungnya akan mengarah pada "penyatuan kembali" secara bertahap dari rakyat Palestina, Dr Ghanem mengatakan dalam sebuah wawancara.

Berpegangan pada visi Greater Israel, Netanyahu dan sayap kanannya memicu nasionalisme kuat Palestina yang bisa datang untuk menghancurkan tidak hanya pendudukan tetapi status Israel sebagai negara Yahudi, kata Dr Ghanem, penulis beberapa buku tentang nasionalisme Palestina.

Dr Ghanem, yang termasuk minoritas Palestina Israel, seperlima penduduk negara itu, mencatat bahwa tujuan asli dari pendiri Israel adalah untuk menggunakan versi canggih taktik politik membagi-dan-menguasai untuk melemahkan gerakannasional Palestina yang menentang Zionisme.

Perang tahun 1948 yang menjadi asal mula Israel menyebabkan perpecahan pertama dan paling signifikan: antara minoritas orang Palestina yang tetap tinggal di dalam wilayah baru Israel dan para pengungsi yang memaksa di luar perbatasan, yang saat ini berjumlah minimal 4,7 juta, menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB.

Sejak tahun 1967, Israel telah memupuk lebih banyak perpecahan: Antara kota-kota dan daerah pedesaan; antara Tepi Barat dan Gaza; antara Yerusalem Timur dan Tepi Barat; antara gerakan utama politik saingan, Fatah dan Hamas, dan antara pimpinan PA dan diaspora.

Prinsip utama Israel adalah untuk menimbulkan perselisihan antara Palestina dengan menempatkan kepentingan masing-masing kelompok ke dalam konflik, kata Dr Ghanem. "bangsa Palestina tidak pernah cenderung berada dalam posisi untuk menjalankan urusannya sendiri."

Dia meremehkan rencana oleh Abbas dan wakilnya, Salam Fayyad, untuk mencoba untuk menghidupkan kembali proses Oslo dengan melewati Israel dan mencari dukungan masyarakat internasional untuk pembentukan negara Palestina musim panas mendatang.

Pertama hak-hak para pengungsi yang dianggap sebagai bagian dari bangsa Palestina akan dikorbankan, kemudian orang-orang Palestina di dalam Israel. Berikutnya bagian Timur Yerusalem dan seluruh Gaza tidak dilibatkan. Dan sekarang akhirnya, katanya, bahkan bagian penting dari Tepi Barat hampir pasti akan dihitung di luar sebuah negara Palestina di masa depan.

"Inti dari negosiasi untuk Abbas adalah mengakhiri pendudukan, tetapi ia telah semakin mengakui definisi Israel yang sangat sempit tentang apa yang merupakan tanah yang diduduki. Hak-hak para pengungsi dan warga Palestina lainnya untuk dimasukkan dalam sebuah negara Palestina sekarang ada di tingkat retorika."

Desakan Hak Israel atas pengakuan Palestina Israel sebagai "negara Yahudi" akan mempercepat mengungkap kebijakan jangka panjang Israel dari memecah-belah rakyat Palestina.

"Semua warga Palestina dipengaruhi oleh permintaan tersebut, bukan hanya mereka yang tinggal di dalam Israel. Gerakan nasional Palestina menerima Israel sebagai sebuah negara sedekade lalu, namun Netanyahu tidak puas dengan itu.

"Dia ingin membuka kembali file tahun 1948," kata Dr Ghanem, mengacu pada perang yang didirikan Israel dengan mengusir dan pengusiran 80 persen rakyat Palestina. "Dia memprovokasi gerakan nasional Palestina untuk menilai kembali model dua-negara untuk mengakhiri konflik."

Dengan semakin sedikitnya warga Palestina yang berpegangan pada keyakinan bahwa Israel akan setuju untuk partisi wilayah tersebut, hambatan fisik dan ideologis antara sub-kelompok Palestina mulai runtuh, katanya.

Perjuangan rakyat Palestina yang terpisah - untuk hak-hak sipil di kalangan minoritas Palestina Israel; untuk pembebasan nasional oleh mereka di wilayah yang diduduki, dan hak untuk kembali bagi mereka yang berada dalam diaspora - sedang digantikan oleh "pertarungan umum terhadap kenyataan dari sebuah etnis apartheid".

Dr Ghanem menambahkan bahwa, ketika Palestina menyadari bahwa mereka tidak akan ditawarkan lebih dari sebuah "negara lumpuh" oleh Israel, paradigma baru akan menjadi "satu negara binasional yang demokratis untuk semua orang Palestina dan Yahudi di Palestina."

Faksi Palestina yang berbeda akhirnya akan menggabungkan platform politik mereka. Gerakan hak-hak sipil dengan cepat muncul di antara Palestina di dalam Israel kemudian akan berfungsi untuk melengkapi perjuangan anti-apartheid di wilayah-wilayah yang diduduki.

Analis Palestina di wilayah yang diduduki kurang optimis.

George Giacaman, kepala Muwatin, sebuah lembaga yang mempromosikan demokrasi Palestina, mengatakan reunifikasi mengambil tempat di antara Palestina adalah "sebagian besar simbolis".

"Ada perasaan akan masalah umum dan perjuangan yang," Mr Giacaman berkata, "tapi divisi geografis antara Palestina begitu mendalam dan telah terjadi begitu lama sehingga sulit untuk melihat bahwa itu sedang diatasi."

Namun, Dr Ghanem berkeras bahwa Palestina di Israel dan wilayah yang diduduki, serta jutaan pengungsi, suatu hari akan datang untuk berterima kasih kepada Netanyahu untuk menyatukan mereka bersama-sama. (iw/meo)

Sumber : suaramedia

'Web' Israel Bahasa Indonesia sejak 2006

Bagian halaman situs Deplu Israel berbahasa Indonesia menyajikan informasi mengenai Zionisme.

Sebelum halaman Facebook Kedutaan Besar Israel muncul di Indonesia, Pemerintah Israel sudah lebih dulu menyediakan situs internet berbahasa Indonesia di situs departemen luar negerinya. Bahkan, situs yang beralamat di http://jakarta.mfa.gov.il itu sudah tersedia sejak empat tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran Kompas.com, situs tersebut sudah menyediakan layanan berbahasa Indonesia sejak 18 Desember 2006. Situs yang dikelola dari Kedutaan Besar Israel di Singapura itu berisi rangkuman informasi mengenai kondisi ekonomi, budaya, dan kehidupan di Israel serta artikel terbaru.

Pembuatan situs berbahasa Indonesia memang bagian dari kampanye Israel untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Muslim, khususnya Indonesia. Situs tersebut juga menjadi media Israel untuk mengabarkan kejadian di negara tersebut dari sudut pandang mereka.

"Meskipun kami hidup di era informasi, informasi mendasar mengenai Israel masih sangat sedikit di dunia Muslim," demikian alasan Ben Dov, Duta Besar Israel untuk Singapura waktu itu, seperti dilansir the Jakarta Post.

Belakangan, situs resmi Deplu Israel itu menurunkan artikel soal serangan kapal Mavi Marmara yang dipakai gerakan kemanusiaan lintas negara untuk menyeberang ke Jalur Gaza. Dalam situs tersebut, Israel menyatakan pembelaan terhadap serangan tersebut dan menyebut armada kapal Flotila sebagai bentuk provokasi mengingat bantuan kemanusiaan ke Gaza selama ini berjalan lancar. Israel juga menyebut keterlibatan International Humanitaire Hilforganization (IHH) sebagai organisasi yang terkait dengan teroris.

Sumber : kompas

Vatikan: Israel tak Boleh Klaim Wilayah Berdasarkan Alkitab

Perkembangan wilayah Palestina yang diduduki Israel

VATICAN CITY - Para uskup dari wilayah Timur Tengah berkumpul di Vatikan selama dua pekan. Mereka tak hentinya membahas mengenai masalah Israel-Palestian dilihat dari sisi Alkitab. Kesimpulan mereka, Israel tidak dapat menggunakan konsep alkitabiah mengenai "tanah yang dijanjikan" atau "orang terpilih" untuk membenarkan pemukiman baru di Yerusalem atau membuat klaim teritorial.

Demikian keterangan Keuskupan Vatikan yang dirilis Sabtu ( 23/10). Mereka juga berharap solusi dua-negara bagi perdamaian antara Israel dan Palestina dapat diwujudkan dan menyerukan agar perdamaian harus diupayakan untuk menghentikan eksodus pemeluk Kristen dari wilayah tersebut.

"Kami telah merenungkan situasi kota suci Yerusalem. Kami cemas mengenai inisiatif sepihak yang mengancam perdamaian dan berisiko untuk mengubah keseimbangan demografis," demikian pesan mereka.

Meski saat ini kondisi yang terjadi adalah, Israel dan palestina belum melanjutkan lagi pembicaraan damai. Sebabnya Israel menolak memperpanjang pembekuan perumahan di Yerusalem Timur. Sejak itu, Israel telah mengumumkan rencana untuk membangun lagi 238 rumah di dua lingkungan Yerusalem Timur, yang menimbulkan kecaman dari Palestina dan para pemimpin dunia.

"Jalan lain untuk posisi teologis dan alkitabiah yang menggunakan Firman Tuhan untuk membenarkan sebuah ketidakadilan tidak dapat diterima," demikian pernyataan Keuskupan.

Banyak pemukim Yahudi dan kelompok sayap kanan di Israel mengklaim hak-hak mereka terhadap Tepi Barat yang diduduki. Yahudi menyebut mereka Yudea dan Samaria dan menganggap sebagai bagian dari sejarah di mana wilayah itu diberikan kepada orang-orang Yahudi oleh Tuhan.

Dalam sebuah konferensi pers, Uskup Agung Yunani Cyrille Salim Bustros mengatakan umat Kristen tidak dapat berbicara tentang tanah yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi. "Tidak ada lagi orang yang dipilih. Semua pria dan wanita dari semua negara adalah umat pilihan," paparnya.

"Konsep tanah yang dijanjikan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembenaran kembalinya orang Yahudi ke Israel dan mengusir Palestina," tambahnya. ia menegaskan bahwa pembenaran pendudukan Israel dari tanah Palestina tidak dapat didasarkan pada kitab suci.

Menanggapi hasil musyawarah gereja ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Israel Yigal Palmor mengatakan perselisihan teologis atas interpretasi dari kitab suci sudah tidak ada sejak Abad Pertengahan. "Rasanya bukan tindakan yang bijaksana untuk menghidupkan kembali hal itu," pungkasnya.

Hasil musyawarah dua pekan itu juga menekankan agar Vatikan mendesak agar Yerusalem memiliki status khusus yang menghargai karakter khusus yang agama monoteis besar yang ada, Islam, Kristen dan Yudaisme. Mereka meyakini Yerusalem tetap menjadi isu utama perselisihan antara Israel-Palestina.

Sumber : republika